Herman HN: Politik Uang Bikin Konflik Pendukung Sulit Diredam

Redaksi

Rabu, 25 April 2018 - 12:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 2, Herman-Sutono singgung politik uang dan sembako di masa kampanye Pilgub 2018.

Menurut Herman, politik uang merupakan pelanggaran serius dalam gelaran Pilkada serentak Indonesia. Praktek bagi-bagi uang dan sembako dalam Pilkada merupakan kecurangan. Dirinya mengatakan, jika praktek curang politik uang dibiarkan, konflik antar pendukung cagub akan sulit diredam.

\”Saya mendapat banyak laporan dari relawan, banyak praktek bagi-bagi uang di desa-desa. Bagi-bagi sembako juga terjadi.\” ujar Herman dalam gelaran \’obrolan santai\’ yang digelar oleh Polda Lampung, di Mapolda Lampung, Rabu (25/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Peran Polri dan Bawaslu, lanjut dia, sangat besar dalam mencegah dan menindak praktek curang bagi-bagi sembako dan uang dalam Pilgub Lampung 2018. Menurutnya, Polri dan Bawaslu harus pro aktif menindaklanjuti laporan masyarakat tentang politik uang.

\"\"

\”Saya berharap Bawaslu tegas memberi sanksi pada praktek bagi-bagi uang dan sembako. Kita juga meminta Polda Lampung memproses hukum pelaku kecurangan Pilgub Lampung yang banyak ditemukan di lapangan,\” tegas Herman.

Senada dengan Herman, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Lampung nomor 2, Sutonomengatakan, tim Herman-Sutono akan terus mencegah terjadinya praktek bagi-bagi uang dan sembako dalam Pilgub Lampung 2018. Ia menambahkan, masyarakat butuh pembangunan dan kesejahteraan, bukan politik uang.

\”Herman-Sutono yakin menang tanpa main curang dengan politik uang, karena melakukan itu sama saja dengan kecurangan,\” tegas Sutono.(Agis)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Kamis, 2 April 2026 - 19:10 WIB

IJP Lampung Jajaki Kolaborasi Promosi Wisata dengan Dinas Pariwisata

Kamis, 2 April 2026 - 19:04 WIB

Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Hadiri Entry Meeting BPK, Tegaskan Komitmen Akuntabilitas

Kamis, 2 April 2026 - 12:24 WIB

BPBD Lampung Siapkan Sistem Peringatan Dini Banjir di Bandarlampung

Rabu, 1 April 2026 - 12:50 WIB

Sekdaprov Lampung Paparkan Strategi Tekan Pengangguran

Selasa, 31 Maret 2026 - 19:03 WIB

Disnakeswan Lampung Raih Peringkat 2 Kematangan Perangkat Daerah

Selasa, 31 Maret 2026 - 18:59 WIB

Ketua DPRD Lampung, Ajak Perkuat Gotong Royong di HUT ke-62 Lampung

Selasa, 31 Maret 2026 - 13:50 WIB

Lampung Usia 62, Pemprov Lampung Tegaskan Arah Pembangunan Berdaya Saing

Senin, 30 Maret 2026 - 20:08 WIB

Pansus LHP BPK DPRD Lampung Rampungkan Tugas, Soroti Temuan Berulang

Berita Terbaru

Pesawaran

Gandeng BPDLH, Pemkab Pesawaran Perkuat Pembiayaan Petani

Kamis, 2 Apr 2026 - 19:31 WIB