Herman HN: Politik Uang Bikin Konflik Pendukung Sulit Diredam

Redaksi

Rabu, 25 April 2018 - 12:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 2, Herman-Sutono singgung politik uang dan sembako di masa kampanye Pilgub 2018.

Menurut Herman, politik uang merupakan pelanggaran serius dalam gelaran Pilkada serentak Indonesia. Praktek bagi-bagi uang dan sembako dalam Pilkada merupakan kecurangan. Dirinya mengatakan, jika praktek curang politik uang dibiarkan, konflik antar pendukung cagub akan sulit diredam.

\”Saya mendapat banyak laporan dari relawan, banyak praktek bagi-bagi uang di desa-desa. Bagi-bagi sembako juga terjadi.\” ujar Herman dalam gelaran \’obrolan santai\’ yang digelar oleh Polda Lampung, di Mapolda Lampung, Rabu (25/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Peran Polri dan Bawaslu, lanjut dia, sangat besar dalam mencegah dan menindak praktek curang bagi-bagi sembako dan uang dalam Pilgub Lampung 2018. Menurutnya, Polri dan Bawaslu harus pro aktif menindaklanjuti laporan masyarakat tentang politik uang.

\"\"

\”Saya berharap Bawaslu tegas memberi sanksi pada praktek bagi-bagi uang dan sembako. Kita juga meminta Polda Lampung memproses hukum pelaku kecurangan Pilgub Lampung yang banyak ditemukan di lapangan,\” tegas Herman.

Senada dengan Herman, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Lampung nomor 2, Sutonomengatakan, tim Herman-Sutono akan terus mencegah terjadinya praktek bagi-bagi uang dan sembako dalam Pilgub Lampung 2018. Ia menambahkan, masyarakat butuh pembangunan dan kesejahteraan, bukan politik uang.

\”Herman-Sutono yakin menang tanpa main curang dengan politik uang, karena melakukan itu sama saja dengan kecurangan,\” tegas Sutono.(Agis)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Senin, 26 Januari 2026 - 15:55 WIB

Pengangkatan Petugas MBG Jadi Pegawai Negara, DPRD Lampung Soroti Nasib Guru Honorer

Sabtu, 24 Januari 2026 - 15:34 WIB

PKB Tetapkan Chusnunia sebagai Ketua DPW Lampung 2026–2031

Jumat, 23 Januari 2026 - 16:52 WIB

Pemprov Lampung Siapkan PKN Tingkat II 2026

Jumat, 23 Januari 2026 - 13:06 WIB

Kominfo dan PPPA Lampung Perkuat Sinergi PUSPAGA

Jumat, 23 Januari 2026 - 11:35 WIB

DPRD Lampung Dukung Rencana Pabrik Rokok HS di Lampung Timur

Kamis, 22 Januari 2026 - 18:59 WIB

HGU SGC Dicabut, Triga Lampung, Negara Harus Pastikan Tak Ada Kelebihan Lahan

Kamis, 22 Januari 2026 - 17:52 WIB

Yozi Rizal Minta Pemerintah Pusat Transparan soal Pencabutan HGU Anak Usaha SGC di Lampung

Kamis, 22 Januari 2026 - 17:41 WIB

Rokok Ilegal Marak, DPRD Lampung Dorong Penindakan Menyeluruh

Berita Terbaru

Lampung Selatan

Imigrasi Kalianda Gelar Syukuran Hari Bakti ke-76

Senin, 26 Jan 2026 - 18:48 WIB