Bandarlampung (Netizenku.com): Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Lampung, Ahmad Bastian, mengunjungi Bawaslu Kota Bandarlampung, Senin (19/10).
Kunjungan Ahmad Bastian dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kesiapan penyelenggara dalam pelaksanaan Pilwakot Bandarlampung.
Ahmad Bastian mengatakan DPD RI memiliki pandangan berbeda dengan kebijakan pemerintah yang tetap melanjutkan Pilkada Serentak 2020.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun secara kelembagaan memiliki pandangan yang berbeda, namun DPD RI tetap melakukan fungsi pengawasan terhadap berbagai macam undang-undang.
\”Dalam konteks pelaksanaan pilkada yang berbasis pada UU Nomor 10 Tahun 2016, tentunya DPD juga melakukan hal yang sama,\” kata Ahmad Bastian.
Kunjungan dirinya selain untuk melakukan pengawasan terhadap kesiapan penyelenggara, juga menyoroti sikap Bawaslu Bandarlampung dalam menangani pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).
\”Saya datang ke Bawaslu Bandarlampung dalam rangka melakukan pengawasan terhadap persiapan Pilkada Bandarlampung, dan menyoroti bagaimana sikap Bawaslu terhadap netralitas PNS,\” kata dia.
\”Tadi alhamdulilah, Pak Candrawansah sudah menjelaskan tentang bagaimana sikap dan mekanisme yang ditempuh oleh Bawaslu dalam menghadapi persoalan itu,\” tutup Bastian.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah mengatakan pihaknya sejak masa kampanye 26 September-19 Oktober, telah menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 3 kasus.
Dan telah mengeluarkan 7 surat peringatan tertulis pelanggaran Protokol Kesehatan kepada calon, kemudian roadshow ke semua kecamatan dalam rangka mengingatkan masyarakat untuk berkontribusi di setiap tahapan.
\”Beliau menyampaikan pesan-pesan kepada kita, kalau misalkan pandemik ini masih berlanjut, setiap penyelenggara harus masif juga di dalam menginformasikan kontribusi masyarakat terhadap partisipasi,\” ujar Candrawansah.
\”Karena legitimasi dalam sebuah pemilihan termasuk kontribusi pemilih pada 9 Desember nanti,\” lanjut dia. (Josua)
