Bandarlampung (Netizenku.com): Bawaslu Kota Bandarlampung meneruskan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) ke Bawaslu Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Sedikitnya 5 ASN Pemerintah Kota setempat diduga melanggar netralitas profesi mereka setelah diproses Bawaslu Kota. Kelima ASN ini merupakan hasil laporan masyarakat dan penelusuran jajaran pengawas sejak masa kampanye dimulai pada 26 September lalu.
\”Terkait laporan masyarakat dan penelusuran, rencananya hari ini kami teruskan ke Bawaslu Lampung, sementara kasus sebelumnya sudah kami rekomendasikan pada 22 Oktober lalu,\” kata Yahnu Wiguno Sanyoto selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota setempat, Senin (26/10).
Pada 22 Oktober lalu, Bawaslu Bandarlampung merekomendasikan 3 ASN guru SMPN 16, sementara 2 ASN lainnya yang direkomendasikan hari ini (Senin) adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Lurah Bukit Kemiling Permai.
\”Untuk Kepala Bappeda, dia diduga melanggar netralitas ASN karena mengupload foto salah satu pasangan calon ke grup WhatsApp.\”
\”Sementara Lurah Bukit Kemiling Permai diduga melanggar netralitas ASN karena berfoto di depan posko pemenangan salah satu pasangan calon. Tiga ASN lainnya menyangkut persoalan di tanggal 9 Oktober lalu,\” jelas Yahnu.
Bawaslu Bandarlampung telah menangani 6 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN dan direkomendasikan ke Bawaslu Lampung. Satu kasus dugaan netralitas ASN terjadi pada masa pencalonan dan telah mendapatkan balasan dari KASN.
Sementara 5 kasus lainnya terjadi pada masa kampanye dan saat ini sedang berproses di Bawaslu Lampung. (Josua)
