Andi Surya: Jika Tebukti, Paslon Bagi-bagi Duit Harus Didiskualifikasi

Redaksi

Jumat, 29 Juni 2018 - 14:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com):
Mencermati perkembangan hasil pilkada Lampung khususnya Pilgub terkait dugaan \’money politic\’ yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, Anggota DPD RI, Andi Surya, memberi pandangan agar rakyat Lampung bersabar menunggu hasil ketetapan KPU dan mendorong Bawaslu melakukan langkah-langkah penyelidikan atas pengaduan pelanggaran pilkada.

\”Mari kita sama-sama menunggu hasil ketetapan KPU meski pun saat ini sudah tersaji hasil hitung cepat oleh lembaga survey yang mengungkap perolehan suara calon pemimpin,\” ungkapnya.

DPD RI, menurutnya, dengan kewenangan pengawasan pilkada berdasar undang-undang terus memonitor perkembangan Pilkada Lampung. \”Kita hargai hitung cepat berdasar metodologi ilmu yang mempublish hasil pilkada dengan netral, namun juga ekses yang terjadi di lapangan berupa dugaan politik uang yang dilaporkan masyarakat harus menjadi perhatian bersama terutama Bawaslu,\” tambahnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dirinya juga meminta kepada seluruh pihak agar memberi kesempatan kepada Bawaslu Lampung untuk melakukan prosedur penyelidikan atas laporan bagi-bagi duit dari salah satu pasangan calon.

\”Jika hasil penyelidikan Bawaslu tidak terbukti, maka semua rakyat Lampung seyogyanya mendukung pasangan calon yang terpilih untuk memimpin pemerintahan provinsi ini. Namun, jika terbukti adanya money politic yang mencederai demokrasi pilkada Lampung, maka seyogyanya Bawaslu tegas menetapkan aturan diskualifikasi atau pembatalan bagi yang melakukan itu,\” tutup Andi Surya. (Rio)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Kamis, 2 April 2026 - 19:10 WIB

IJP Lampung Jajaki Kolaborasi Promosi Wisata dengan Dinas Pariwisata

Kamis, 2 April 2026 - 12:24 WIB

BPBD Lampung Siapkan Sistem Peringatan Dini Banjir di Bandarlampung

Rabu, 1 April 2026 - 21:22 WIB

BMBK Lampung Tindaklanjuti Rekomendasi Pansus LHP BPK

Rabu, 1 April 2026 - 12:50 WIB

Sekdaprov Lampung Paparkan Strategi Tekan Pengangguran

Selasa, 31 Maret 2026 - 19:03 WIB

Disnakeswan Lampung Raih Peringkat 2 Kematangan Perangkat Daerah

Selasa, 31 Maret 2026 - 18:59 WIB

Ketua DPRD Lampung, Ajak Perkuat Gotong Royong di HUT ke-62 Lampung

Selasa, 31 Maret 2026 - 13:50 WIB

Lampung Usia 62, Pemprov Lampung Tegaskan Arah Pembangunan Berdaya Saing

Senin, 30 Maret 2026 - 20:08 WIB

Pansus LHP BPK DPRD Lampung Rampungkan Tugas, Soroti Temuan Berulang

Berita Terbaru

Pesawaran

Gandeng BPDLH, Pemkab Pesawaran Perkuat Pembiayaan Petani

Kamis, 2 Apr 2026 - 19:31 WIB