Lampung (Netizenku.com): Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara seputar upaya mengambil porsi kepemilikan mayoritas di PT Freeport Indonesia, blok migas Rokan dan Mahakam.
Jokowi menuturkan upaya tersebut saat hadir di acara deklarasi relawan pengusaha nasional di Hotel Fairmont, Senayan, Sabtu (3/11/2018).
Saat bicara akuisisi Freeport, Jokowi mengatakan, untuk menjadi pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu negosiasi yang kuat.
\”Mengenai Freeport, 3,5 tahun negosiasi dipikir nggak ada tekanan? Tekanan politik dipikir 3,5 tahun memperebutkan ini mudah? Nggak ada. Ditekan dari atas bawah kanan kiri,\” kata dia.
Menurut Jokowi, negosiasi yang selama ini dilakukan pemerintah pun pada akhirnya membuahkan hasil. Kata Jokowi, bos Freeport McMoRan sudah berkomitmen melepas 51% sahamnya ke pemerintah Indonesia.
\”Kalau nggak ada tekanan dari dulu sudah kita dapatkan. Alotnya negosiasi, tapi saya sampaikan ke menteri, saya maunya mayoritas, terserah berapa tapi mayoritas,\” tegas Jokowi.
\”3,5 tahun akhirnya tanda tangan, sekarang tinggal konsorsiumnya Antam bayarnya, sekarang sudah rampung 51%,\” sambung Jokowi.
Sedangkan soal blok migas Rokan di Riau dan Mahakam di Kalimantan Timur, Jokowi mengatakan Blok Rokan sudah jatuh ke tangan PT Pertamina (Persero).
Begitu juga blok migas Mahakam, dari yang sebelumnya dikuasai Jepang dan Prancis, kini dikuasai Pertamina.
Dipegang oleh Jepang dan Prancis maksudnya adalah sang operator Blok Mahakam adalah Total E&P Indonesie (Prancis) dan Inpex (Jepang).
\”Blok Rokan sudah dipegang Pertamina, Blok Mahakam 100% dipegang Jepang dan Prancis, sudah 100% (kita pegang). Tiga tahun lalu kita serahkan ke Pertamina, 100%,\” kata Jokowi.
Hanya Klaim
Pernyataan Jokowi tersebut dikritik tim pemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo, menyoroti Jokowi yang mengaku telah merebut kembali Blok Rokan dan Freeport.
Menurutnya, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan fakta yang ada.
\”Banyak kesenjangan antara \’klaim dan citra\’ versus fakta,\” ujar Dradjad kepada wartawan, Sabtu (3/11/2018).
Dia menilai, merebut kembali Blok Rokan dan akuisisi saham Freeport hanyalah klaim.
Dijelaskan Dradjad, fakta yang ada soal perpindahan pengelolaan blok Rokan dari Chevron ke Pertamina, karena masa kontraknya sudah habis. Begitu juga dengan pengambilalihan 51% saham PT Freeport Indonesia.
\”Blok Rokan itu kontraknya habis Agustus 2021. Chevron mengajukan perpanjangan kontrak, sementara Pertamina menjadi pesaing. Tanggal 31 Juli 2018, pemerintah memutuskan Pertamina sebagai pemenang kontrak. Lalu gegap gempita-lah berita kalau Blok Rokan \’direbut kembali\’,\” katanya.
Namun, hingga saat ini, kata politikus PAN itu, Blok Rokan masih di bawah pengelolaan Chevron, karena masa kontrak baru akan habis pada 2021.
\”Hingga saat ini pengelolaan Blok Rokan masih hak Chevron. Masih sama dengan puluhan tahun yang lalu. Tidak ada yang direbut sekecil kutu pun,\” ujar Dradjad.
\”Oh ya, jangan lupa, pengumuman Blok Rokan itu tanggal 31 Juli 2018. Tanggal 4 hingga 10 Agustus ada pendaftaran capres di KPU. Saya no comment sajalah, he-he-he…,\” imbuhnya. (dtc/lan)
