Erick Thohir Ketua KOI-Ketua Timses Jokowi, Pilpres Bukan Politik?

Redaksi

Minggu, 9 September 2018 - 16:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Erick Thohir (paling kiri) | Foto: Istimewa

Erick Thohir (paling kiri) | Foto: Istimewa

Lampung (Netizenku.com) : Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) periode 2014-2019, Erick Thohir ditunjuk menjadi ketua tim sukses (Timses) kampanye Jokowi-Ma\’ruf Amin pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 oleh Jokowi, Jumat (7/9/2018).

Meski demikian, Erick akan terus menjalankan peran sebagai ketua KOI. Penunjukkan itu memunculkan spekulasi jabatan Erick sebagai ketua KOI.

Olympic Charter atau Piagam Olimpiade pada Bab 2 di pasal 16 menyebutkan, setiap anggota International Olympic Committee (IOC) di antaranya menjaga terbebas dari politik bentuk apapun dan pengaruh komersial dan kepentingan rasial dan agama.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bab 4 Piagam Olimpiade soal National Olympic Committees (NOC) pada pasal 6 menyebut NOC harus melindungi otonomi dan mencegah segala segala bentuk tekanan, termasuk politik, hukum, agama, ekonomi yang mencegah mereka tunduk terhadap Olympic Charter.

Plt Sekretaris Jenderal KOI, Hellen Sarita Delima, bersikukuh Erick tak melanggar Piagam Olimpiade.

\”Kami tidak perlu berkonsultasi dengan IOC (Inetrnational Olympic Committee). Enggak ada pasal yang menyebut harus konsultasi,\” ujarnya, Minggu (9/9/2018).

\”Kalau dia ketua parpol itu baru masalah, Dia kan tidak jadi ketua parpol. Buat saya itu jadi penghargaan (menjadi ketua timses). Tidak harus mundur. Kenapa harus mundur (dari ketua KOI)? Enggak ada urusannya,\” tambah Hellen.

\”Pasal itu kalau menjadi anggota IOC bikin pernyataan seperti itu. Pak Erick bukan anggota IOC, bukan member IOC secara individual. Dalam kaitan itu enggak ada hubungan ketua KOI dan ketua Timses,\” pungkas dia. (dtc/lan)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Jumat, 12 Juni 2026 - 21:03 WIB

Ketok Palu! DPRD Targetkan 16 Raperda Prioritas dalam Propemperda Lampung 2026

Jumat, 12 Juni 2026 - 13:47 WIB

Lampung Raih WTP ke-12 Berturut-turut

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:22 WIB

PKB Lampung Panaskan Mesin Politik, DPP Resmi Tetapkan 15 Ketua DPC Baru

Kamis, 11 Juni 2026 - 19:44 WIB

Dukung Satgas Pertamina, Elnusa Petrofin Pastikan Kelancaran Distribusi Energi hingga Wilayah 3T

Kamis, 11 Juni 2026 - 19:39 WIB

Dukung Swasembada Energi, Elnusa Petrofin Perluas Distribusi dari Hulu hingga Wilayah 3T

Kamis, 11 Juni 2026 - 19:37 WIB

Kunjungi Fasilitas RTC, Ketua KNKT Apresiasi Transformasi Keselamatan Digital Elnusa Petrofin

Kamis, 11 Juni 2026 - 19:34 WIB

Hardiknas 2026, Elnusa Petrofin Bekali Ratusan Pelajar Bali Literasi Digital dan AI

Kamis, 11 Juni 2026 - 18:20 WIB

5 Kloter Tiba, 2.212 Haji Asal Lampung Selamat Kembali ke Tanah Air

Berita Terbaru

Lampung

Lampung Raih WTP ke-12 Berturut-turut

Jumat, 12 Jun 2026 - 13:47 WIB

Tulang Bawang Barat

Kwarcab Pramuka Tubaba Lantik Pengurus PAW, Fokus Kejar Program Strategis

Jumat, 12 Jun 2026 - 10:38 WIB

E-Paper

Lentera Swara Lampung | 160 | Jumat, 12 Juni 2026

Jumat, 12 Jun 2026 - 01:01 WIB