Pengecoran Solar di SPBU Sribawono Viral, Budiman AS Minta Pengawasan Diperketat

Suryani

Kamis, 20 November 2025 - 16:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, menanggapi maraknya praktik pengecoran solar yang kembali ditemukan di SPBU Sribawono, Lampung Timur. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak luas yang ditimbulkan bagi masyarakat, khususnya para pengemudi dan pelaku usaha.

Lampung (Netizenku.com): Budiman menjelaskan antrean panjang akibat praktik tersebut menyebabkan pengemudi kehilangan waktu dan pendapatan. Selain itu, distribusi barang yang membutuhkan penanganan cepat, seperti hasil pertanian dan sayur mayur menjadi terhambat dan berpotensi rusak sebelum sampai ke tujuan. Kondisi tersebut dapat memicu kenaikan harga dan mengganggu stabilitas perekonomian daerah.

Baca Juga  DPRD Lampung Dorong Solusi Kemacetan Merak–Bakauheni 

“Banyak warga yang mengeluh, bahkan pemilik toko di sekitar SPBU ikut terdampak karena akses tokonya tertutup antrean kendaraan. Dampak antrean solar ini luas, seperti ongkos angkut naik, kualitas hasil pertanian menurun jika distribusi terlambat, dan ini berpotensi memicu inflasi. Padahal Lampung saat ini menjadi salah satu provinsi dengan inflasi terbaik di Indonesia, dan itu harus kita jaga,” tegasnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (20/11/2025).

Baca Juga  Pemprov Lampung Perkuat Program Desaku Maju di Hari Desa Nasional 2026

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia meminta pemerintah daerah dan Pertamina untuk memperketat pengawasan distribusi BBM, serta menindak tegas praktik pengecoran solar. Menurutnya, sanksi tegas juga harus diberikan kepada SPBU yang terbukti terlibat.

“Tidak mungkin pengecoran dalam jumlah besar terjadi tanpa kerja sama pihak SPBU. Standar pembelian sudah menggunakan barcode yang terbatas. Artinya, kalau praktik ini tetap bisa dilakukan, pasti ada permainan orang dalam. Karena itu, baik oknum pengecor maupun SPBU harus diberikan sanksi tegas,” ujarnya.

Baca Juga  Komisi V DPRD Lampung Dukung Inisiatif Perda Anti LGBT

Budiman menambahkan, praktik pengecoran bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap kelangkaan dan ketidakstabilan distribusi BBM di Lampung. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang demi menjaga kenyamanan publik dan stabilitas ekonomi daerah.

Sebelumnya, sejumlah warga membongkar dugaan penyelewengan distribusi BBM di salah satu SPBU di Kabupaten Lampung Timur pada Minggu (16/11/2025). (Tauriq)

Berita Terkait

Gubernur Mirza Pimpin HLM TPID Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadhan
Pemprov Lampung Siapkan Percepatan Pembangunan Jalan Provinsi di 2026
Kostiana Dorong Digitalisasi UMKM di Peringatan HUT ke-51 IWAPI Lampung
Yusnadi, Jembatan Kali Pasir Segera Dibangun, Ada Solusi Sementara
Pemprov Lampung Raih Opini Kualitas Tertinggi Ombudsman RI
Pemprov Lampung Dukung Penuh Lampung Jadi Tuan Rumah PIN Papdi 2027
Andi Robi Diperiksa BK DPRD Lampung Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik
HPN 2026, Kostiana Ajak Pers Adaptif Hadapi Era Digital ‎

Berita Terkait

Selasa, 10 Februari 2026 - 23:27 WIB

Gubernur Mirza Pimpin HLM TPID Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadhan

Selasa, 10 Februari 2026 - 23:07 WIB

Pemprov Lampung Siapkan Percepatan Pembangunan Jalan Provinsi di 2026

Selasa, 10 Februari 2026 - 15:59 WIB

Kostiana Dorong Digitalisasi UMKM di Peringatan HUT ke-51 IWAPI Lampung

Selasa, 10 Februari 2026 - 13:20 WIB

Yusnadi, Jembatan Kali Pasir Segera Dibangun, Ada Solusi Sementara

Senin, 9 Februari 2026 - 23:55 WIB

Pemprov Lampung Raih Opini Kualitas Tertinggi Ombudsman RI

Senin, 9 Februari 2026 - 19:06 WIB

Andi Robi Diperiksa BK DPRD Lampung Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Senin, 9 Februari 2026 - 15:04 WIB

HPN 2026, Kostiana Ajak Pers Adaptif Hadapi Era Digital ‎

Senin, 9 Februari 2026 - 14:20 WIB

DPRD Lampung Tekankan Peran Strategis Pertanian dalam Pertumbuhan Ekonomi

Berita Terbaru

Lampung

Pemprov Lampung Raih Opini Kualitas Tertinggi Ombudsman RI

Senin, 9 Feb 2026 - 23:55 WIB