Kenaikan tarif Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (BTB) menuai sorotan dari kalangan akademisi. Meski jalan tol bukan faktor utama penentu pertumbuhan ekonomi, kebijakan tersebut dinilai berdampak pada biaya logistik, mobilitas barang dan orang, serta berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Lampung (Netizenku.com): Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung, Usep Syaipudin, mengatakan kenaikan tarif mulai berdampak pada berkurangnya volume kendaraan yang melintas di jalan tol.
“Secara kasat mata volume kendaraan di jalan tol menurun. Kemungkinan besar karena banyak pengguna kembali memilih jalur non-tol setelah tarif naik. Untuk memastikan angkanya memang perlu penelitian lebih lanjut,” kata Usep, Selasa (7/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kenaikan tarif menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, terutama perusahaan angkutan logistik yang mengirim hasil pertanian dan perkebunan dari Lampung ke Pulau Jawa.
Ia mencontohkan, jika tarif tol yang sebelumnya sekitar Rp200 ribu naik menjadi Rp250 ribu, pelaku usaha hanya memiliki dua pilihan, yakni mengurangi margin keuntungan atau membebankan kenaikan biaya kepada konsumen melalui harga jual.
“Pada akhirnya masyarakat sebagai konsumen yang akan menanggung kenaikan biaya tersebut. Kondisi ini terjadi ketika daya beli masyarakat juga sedang menghadapi berbagai tekanan,” ujarnya.
Usep menjelaskan, tekanan terhadap pelaku usaha tidak hanya berasal dari kenaikan tarif tol. Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM non-subsidi, hingga antrean BBM subsidi yang menghambat operasional angkutan turut meningkatkan biaya distribusi.
Menurutnya, perusahaan angkutan kini dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Jalan tol menawarkan waktu tempuh lebih singkat dengan biaya lebih tinggi, sedangkan jalur non-tol lebih murah namun membutuhkan waktu perjalanan lebih lama.
“Pengusaha pasti menghitung efisiensinya. Kalau lewat tol memang lebih cepat, tetapi apakah tambahan biaya itu bisa tertutupi dengan frekuensi perjalanan yang lebih banyak, itu yang menjadi pertimbangan,” katanya.
Usep menambahkan, untuk komoditas yang mudah rusak seperti buah dan sayuran segar, penggunaan jalan tol masih menjadi pilihan karena kecepatan distribusi sangat menentukan kualitas barang. Sebaliknya, untuk komoditas yang memiliki daya simpan lebih lama, kecenderungan beralih ke jalur non-tol dinilai akan semakin besar.
Sementara itu, ekonom sekaligus pakar Pengembangan Wilayah dan Ekonomi Regional Universitas Lampung, Dr. Asrian Hendi Caya, menilai jalan tol pada dasarnya merupakan salah satu instrumen infrastruktur sehingga tidak secara langsung menentukan kondisi perekonomian daerah.
Meski demikian, ia mengatakan kenaikan tarif yang terus terjadi membuat biaya penggunaan jalan tol semakin mahal dan mendorong masyarakat maupun pelaku usaha kembali menggunakan jalur arteri.
“Ketika tarif terus naik, banyak pengguna, terutama angkutan barang dan angkutan umum, memilih kembali ke jalan non-tol karena pertimbangan biaya. Akibatnya, fungsi jalan tol untuk mempercepat mobilitas orang dan barang menjadi tidak maksimal,” ujarnya.
Asrian menegaskan pembangunan infrastruktur seharusnya lebih berorientasi pada manfaat ekonomi bagi masyarakat, bukan semata-mata mengejar keuntungan finansial.
Menurutnya, tarif jalan tol bersifat elastis. Kenaikan tarif, meski relatif kecil, dapat memicu penurunan penggunaan jalan tol secara signifikan karena masyarakat akan mencari alternatif yang lebih murah.
“Kalau tarif semakin tinggi, pengguna akan menghitung ulang biaya perjalanan. Akhirnya banyak yang memilih jalan non-tol meski waktu tempuh lebih lama. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi agar tujuan pembangunan infrastruktur tetap tercapai,” pungkasnya. (*)
