Imelda Minta Publik Bijak Sikapi Informasi Gunung Anak Krakatau

Tauriq Attala Gibran

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Status Gunung Anak Krakatau (GAK) resmi dinaikkan menjadi Level III (Siaga). Seiring meningkatnya aktivitas vulkanik, masyarakat, nelayan, dan wisatawan diminta tidak beraktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah aktif serta mengikuti seluruh rekomendasi pemerintah.

Lampung (Netizenku.com): Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang telah mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi erupsi. Meski demikian, aktivitas masyarakat di kawasan pesisir masih berjalan normal dan situasi tetap terkendali.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Imelda SH, meminta masyarakat tidak mudah terpancing oleh video maupun informasi yang beredar di media sosial tanpa sumber yang jelas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga  Ahmad Giri Akbar, Pernyataan Prabowo soal Dolar Harus Dipahami Secara Utuh

Menurut Imelda, dalam beberapa hari terakhir banyak video lama letusan Gunung Anak Krakatau yang kembali diunggah dan diberi narasi seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

“Yang harus kita lawan bukan hanya potensi bencana alamnya, tetapi juga bencana informasi. Jangan sampai masyarakat mempercayai video lama yang dikemas seolah-olah merupakan kejadian hari ini. Informasi seperti itu sangat menyesatkan dan merugikan banyak pihak,” tegas Imelda, Selasa (7/7/2026).

Anggota Komisi II DPRD Lampung ini menilai, penyebaran hoaks tidak hanya memicu keresahan, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap perekonomian daerah, terutama sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir Lampung.

Baca Juga  Kunjungi Fasilitas RTC, Ketua KNKT Apresiasi Transformasi Keselamatan Digital Elnusa Petrofin

“Begitu muncul video yang tidak benar, wisatawan langsung membatalkan perjalanan. Hotel, restoran, pelaku UMKM, penyedia jasa transportasi, hingga nelayan yang menggantungkan pendapatan dari sektor wisata ikut terkena dampaknya. Padahal kondisi di lapangan belum tentu seperti yang digambarkan dalam video tersebut,” ujarnya.

Imelda meminta seluruh masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial dengan tidak sembarangan membagikan informasi yang belum terverifikasi.

“Pastikan dulu sumber informasinya. Jangan menjadi bagian dari penyebaran hoaks. Cukup ikuti informasi resmi dari pemerintah, PVMBG, BMKG, BPBD, maupun instansi terkait. Itu yang harus menjadi pedoman masyarakat,” katanya.

Ia juga mengajak pelaku industri pariwisata di Lampung untuk tetap memberikan pelayanan kepada wisatawan dengan mengedepankan aspek keselamatan serta menyampaikan informasi yang benar.

Baca Juga  DPRD Lampung Optimistis Koperasi Desa Majukan Ekonomi Warga

“Status Siaga bukan berarti seluruh wilayah Lampung berbahaya atau aktivitas wisata harus berhenti. Yang terpenting adalah mematuhi zona yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak mendekati kawasan yang memang dinyatakan berbahaya. Wisatawan tidak perlu panik, tetapi tetap harus waspada,” ujar Imelda.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah, pelaku wisata, media massa, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik agar tidak runtuh akibat informasi yang menyesatkan.

“Jangan biarkan hoaks merusak citra pariwisata Lampung. Mari kita sama-sama menjaga situasi tetap kondusif dengan menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Akademisi Unila Soroti Dampak Kenaikan Tarif Tol BTB
Gubernur Lampung Dorong POC dan Hilirisasi Demi Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Mirzani, Petani Harus Nikmati Hasil, Bukan Hanya Menanggung Risiko
Elly Wahyuni Minta Disdik Tegas terhadap Sekolah yang Paksa Siswa Beli Seragam
Wahrul Fauzi Siap Maju Pimpin Karang Taruna Lampung, Usung Pemberdayaan Pemuda dan 1.000 UMKM
Komisi IV DPRD Lampung Minta Tarif Tol BTB Dievaluasi
DPRD Lampung Panggil Pengelola Bahas Kenaikan Tarif Tol
PFI Lampung Kecam Intimidasi Jurnalis Tribun di PN Tanjung Karang

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 00:00 WIB

DPRD Tubaba Minta Pemkab Segera Cairkan Siltap Aparatur Tiyuh

Jumat, 19 Juni 2026 - 12:42 WIB

DPRD Tubaba Soroti Proyek Irigasi Rp48,35 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 - 10:38 WIB

Kwarcab Pramuka Tubaba Lantik Pengurus PAW, Fokus Kejar Program Strategis

Kamis, 11 Juni 2026 - 15:53 WIB

SDN 14 Tulang Bawang Barat Terbakar, Ruang Kelas Hangus Dilalap Api

Rabu, 10 Juni 2026 - 14:46 WIB

DPRD Tubaba Sidak Proyek Irigasi Rp48,35 Miliar yang Diduga Bermasalah

Rabu, 10 Juni 2026 - 08:43 WIB

Proyek Irigasi Rp48 Miliar di Tubaba Diduga Mangkrak

Minggu, 31 Mei 2026 - 21:02 WIB

Pemkab Tubaba Raih Opini WTP ke-15 Kali Berturut-turut

Kamis, 21 Mei 2026 - 12:33 WIB

Tubaba Usulkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Siapkan Kawasan Pendidikan Bertaraf Internasional

Berita Terbaru

Lampung

Akademisi Unila Soroti Dampak Kenaikan Tarif Tol BTB

Selasa, 7 Jul 2026 - 18:07 WIB