Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan sudah saatnya petani tidak hanya menjadi pihak yang menanggung risiko dalam sektor pertanian, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari hasil produksinya.
Lampung (Netizenku.com): Hal itu disampaikan Mirzani saat membuka Bimbingan Teknis Penyuluh Pertanian Pendamping Kegiatan Pupuk Hayati Cair Program Desaku Maju yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Lampung, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, selama ini petani menghadapi hampir seluruh risiko produksi, mulai dari cuaca yang tidak menentu, serangan hama, hingga fluktuasi harga. Namun, keuntungan yang lebih besar justru dinikmati pelaku usaha di tingkat atas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pihak yang paling besar menanggung risiko adalah petani, sedangkan keuntungan lebih banyak dinikmati di tingkat atas. Kondisi seperti ini sudah berlangsung cukup lama,” ujar Mirzani.
Ia menjelaskan, perusahaan besar memiliki akses terhadap permodalan yang lebih murah, sumber daya manusia yang kuat, serta kemampuan bertahan ketika mengalami kerugian. Sementara itu, petani masih harus berjuang sendiri menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada petani agar nilai tambah hasil pertanian dapat kembali meningkatkan kesejahteraan para produsen pangan.
Mirzani mengungkapkan, konsep tersebut telah mulai diuji sejak 2019 melalui pengembangan pertanian di lahan sekitar 600 hektare dengan hasil produktivitas padi mencapai sekitar 11 ton per hektare.
Ia juga menilai arah pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin memberikan perhatian kepada sektor primer, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Menurutnya Mirzani, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Lampung. Sekitar 30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung berasal dari sektor primer, sementara hampir 70 persen masyarakat menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
Mirzani mengatakan, keberpihakan kepada petani harus diwujudkan melalui kebijakan harga yang memberikan keuntungan layak. Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, menurutnya, telah meningkatkan pendapatan petani tanpa memicu lonjakan harga beras yang signifikan di tingkat konsumen.
Peningkatan pendapatan petani tersebut, lanjutnya, turut berkontribusi terhadap percepatan penurunan angka kemiskinan di Lampung sepanjang 2025.
Namun, Mirzani menegaskan keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya diukur dari tingginya produksi, melainkan dari meningkatnya kesejahteraan keluarga petani.
“Kalau petani sejahtera, bukan hanya sawah yang tumbuh subur. Kesempatan belajar anak-anak di desa juga ikut berkembang,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian RI, Eko Nugroho Dharmo Putro, mengatakan penyuluh pertanian merupakan ujung tombak pembangunan pertanian nasional sekaligus motor penggerak terwujudnya swasembada pangan.
Menurut Eko, penyuluh tidak lagi sekadar menyampaikan teknologi kepada petani, tetapi juga berperan sebagai pendamping, motivator, fasilitator, sekaligus agen perubahan di lapangan.
“Keberhasilan program pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh peran aktif penyuluh dalam mendampingi petani. Penyuluh harus mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kelembagaan petani,” katanya.
Ia menambahkan, tantangan pertanian modern menuntut penyuluh terus meningkatkan kompetensi, menguasai teknologi digital, serta mempercepat penerapan inovasi di kalangan petani.
Selain mengawal program prioritas Kementerian Pertanian, penyuluh juga diharapkan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media agar inovasi pertanian lebih cepat diterapkan.
“Dengan penyuluh yang kompeten dan inovatif, cita-cita mewujudkan pertanian modern, maju, mandiri, dan swasembada pangan bukanlah hal yang mustahil,” pungkasnya. (*)
