Aktivis 98 Desak Presiden Lakukan Reshuffle dan Revisi Kebijakan Pajak

Ilwadi Perkasa

Minggu, 10 Agustus 2025 - 15:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktivis 98 Indonesia menyerukan sejumlah tuntutan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan visi Indonesia Emas berjalan tanpa dominasi oligarki.

***

Seruan ini disampaikan usai kegiatan retreat dan konsolidasi nasional yang digelar di Lor Sambi, Kaliurang, Yogyakarta, pada 9–10 Agustus 2025. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Aktivis 98 dari berbagai daerah, termasuk Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Presidium Aktivis 98 menyoroti beberapa persoalan mendesak, mulai dari lemahnya kinerja sejumlah pembantu presiden, kebijakan perpajakan yang membebani rakyat, hingga potensi oligarki dalam pembentukan super holding BUMN Danantara. Mereka mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan reshuffle kabinet guna memastikan hanya pejabat berintegritas dan berpihak pada rakyat yang menduduki posisi kunci pemerintahan.

Baca Juga  Kekuasaan dalam Dunia Fiksi

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Aktivis 98 juga mengkritisi kebijakan insentif pajak yang dinilai tidak tepat sasaran dan membebani rakyat. Mereka menuntut agar kebijakan pajak yang adil dan berpihak pada rakyat segera diterapkan. Menurut mereka, pemberian insentif yang terlalu menguntungkan korporasi besar berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan mengurangi penerimaan negara dari sektor yang seharusnya berkontribusi lebih.

Baca Juga  Kekuasaan dalam Dunia Fiksi

Aktivis 98 juga menuntut agar pengelolaan super holding BUMN Danantara transparan dan diawasi secara independen oleh publik, akademisi, dan lembaga antikorupsi. Mereka menolak jika aset negara tersebut dijadikan alat monopoli segelintir elit politik atau bisnis.

Terakhir, Aktivis 98 menekankan pentingnya reformasi politik melalui revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu untuk memastikan bahwa Indonesia Emas adalah milik seluruh rakyat, bukan hanya milik elit. Mereka mendorong beberapa poin penting, termasuk perlindungan hak politik rakyat, parliamentary threshold dan presidential threshold 0 persen, dan pilkada langsung oleh rakyat.

Baca Juga  Kekuasaan dalam Dunia Fiksi

Dengan demikian, Aktivis 98 Indonesia berharap Presiden Prabowo dapat memenuhi tuntutan mereka dan memastikan visi Indonesia Emas berjalan sesuai dengan harapan rakyat.

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Kamis, 8 Januari 2026 - 20:23 WIB

Dari Dapur MBG ke Meja Anak: Siapa yang Kenyang Sebenarnya?

Rabu, 7 Januari 2026 - 11:42 WIB

Kolaborasi dengan PTN, Jalan Cerdas Parosil Mabsus Membangun Daerah

Selasa, 6 Januari 2026 - 12:05 WIB

Bus DAMRI Akhirnya Masuk Lumbok Seminung, Wisata dan Aktivitas Warga Jadi Makin Gampang

Selasa, 6 Januari 2026 - 07:37 WIB

Sat Intelkam Polres Lampung Barat Gelar Doa Bersama Peringati HUT Intelijen Polri ke-80

Rabu, 31 Desember 2025 - 11:04 WIB

Tak Sekadar Imbauan, Arahan Parosil Mabsus Tumbuh di Polibag ASN

Senin, 29 Desember 2025 - 13:05 WIB

Fraksi ADEM DPRD Lambar Setujui Ranperda Cadangan Pangan Jadi Perda

Sabtu, 27 Desember 2025 - 12:27 WIB

ASN Lampung Barat di Persimpangan 2026

Jumat, 26 Desember 2025 - 21:30 WIB

Ketua DPRD Lambar Salurkan Bantuan PMI ke Pos Pelayanan Nataru Sumberjaya

Berita Terbaru

Tulang Bawang Barat

ADD Tubaba 2026 Menyusut, Siltap Kepala Tiyuh dan Aparatur Ikut Terpangkas

Kamis, 8 Jan 2026 - 17:03 WIB

Tulang Bawang Barat

Kementerian PUPR Survei Lahan Usulan Sekolah Rakyat di Tubaba

Kamis, 8 Jan 2026 - 16:07 WIB