Akurasi data pendidikan menjadi kunci utama dalam mengukur kesuksesan pembangunan daerah. Sayangnya, banyak warga di Lampung yang belum memperbarui status pendidikan terakhir pada Kartu Keluarga (KK). Hal ini berdampak langsung pada penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Lampung (Netizenku.com): Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, mengungkapkan bahwa banyak lulusan SMA/SMK yang secara administratif masih tercatat sebagai lulusan SMP atau SD.
“Kondisi ini memengaruhi indikator rata-rata lama sekolah. Akibatnya, data pembangunan kita tidak terbaca secara akurat,” jelas Thomas, Rabu (6/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan inovasi RMDku (Rampung Pendidikan Mendapatkan Dokumen Kependudukan). Aplikasi ini bertujuan mengintegrasikan data kelulusan siswa dengan dokumen kependudukan secara otomatis.
Melalui sistem ini, sekolah akan menghimpun data lulusan SMA, SMK, dan SLB. Data tersebut kemudian diteruskan ke instansi terkait untuk dimutakhirkan. Hasilnya, status pendidikan pada KK siswa akan langsung berubah sesuai capaian terakhir mereka.
Langkah strategis ini diharapkan mempermudah sinkronisasi dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, pemerintah juga mempercepat perekaman KTP Elektronik bagi pelajar dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Tak hanya fokus pada data, Pemprov Lampung juga masif memperluas akses pendidikan. Rencana pembangunan sekolah baru kini menyasar wilayah, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang, serta Lampung Timur.
Selain menambah ruang kelas, pemerintah berkomitmen meningkatkan kapasitas guru. Salah satu kebijakan yang paling dinanti masyarakat adalah penghapusan uang komite. Langkah ini diambil agar akses pendidikan menjadi lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami berkomitmen membuka akses seluas-luasnya sekaligus meningkatkan mutu layanan pendidikan di Lampung,” pungkasnya. (*)
