Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Lampung masih menjadi sorotan. Meski pasokan BBM jenis solar disebut tidak lagi bermasalah, antrean panjang masih terlihat di sejumlah wilayah, baik di Kota Bandarlampung maupun kabupaten.
Lampung (Netizenku.com): Kondisi tersebut mendapat perhatian Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni. Ia mengaku heran karena antrean masih terjadi di sejumlah SPBU, sementara informasi yang diterimanya menyebut persoalan pasokan solar telah teratasi.
“Ya, saya juga bertanya-tanya. Kok di setiap SPBU masih banyak antrean yang panjang,” kata Ismet Roni saat di wawancarai diruang kerjanya, Selasa (8/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dikoordinasikan dengan PT Pertamina, khususnya untuk memastikan distribusi dan kecukupan pasokan BBM di Lampung.
Ismet meminta Pertamina memastikan penyaluran BBM ke SPBU berjalan optimal, terutama BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
“Kita perlu koordinasi dengan Pertamina, seperti apa pasokan untuk Lampung. Yang saya dengar, katanya ini sudah tidak bermasalah. Tetapi di mana-mana masih ada antrean,” ujarnya.
Ia menegaskan, BBM bersubsidi semestinya dapat dinikmati masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, persoalan pasokan maupun distribusi harus segera diatasi agar tidak mengganggu masyarakat.
“Karena bahan bakar yang disubsidi itu untuk dinikmati oleh masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Jangan sampai hal itu menjadi masalah,” tegasnya.
Selain persoalan antrean, Ismet juga menyoroti masih ditemukannya kendaraan mewah yang ikut mengantre untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Menurutnya, pemerintah pusat saat ini tengah mengkaji mekanisme agar penyaluran subsidi benar-benar tepat sasaran.
“Saya juga melihat masih ada. Oleh karena itu, pemerintah pusat juga sudah mengkaji pendistribusian bahan bakar non-subsidi kepada masyarakat,” katanya.
Ismet menyebut salah satu skema yang tengah dibahas adalah penggunaan data desil sebagai dasar menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.
Ia mengatakan masyarakat yang masuk desil 10 disebut tidak termasuk kelompok penerima subsidi. Namun, menurutnya, mekanisme tersebut masih dalam tahap kajian pemerintah pusat.
“Yang saya dengar seperti itu, tetapi ini kan masih dalam kajian. Kita tunggu nanti,” jelasnya.
Di tengah persoalan tersebut, Ismet berharap kebijakan mengenai BBM non-subsidi maupun mekanisme penyaluran BBM bersubsidi nantinya dapat meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus mengurangi antrean panjang di SPBU.
Ia kembali meminta Pertamina memperbaiki pola distribusi agar kebutuhan BBM masyarakat Lampung dapat terpenuhi dengan baik.
“Mudah-mudahan bahan bakar minyak non-subsidi itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang tidak mampu,” pungkasnya. (*)
