Pemkab Pringsewu Ajukan Empat Ranperda Kepada DPRD

Redaksi

Rabu, 9 November 2022 - 19:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pringsewu (Netizenku.com): Pemkab Pringsewu mengajukan 4 Rancangan Peraturan Daerah melalui Rapat Paripurna DPRD setempat, Rabu (09/11/22). Keempat Ranperda tersebut yaitu tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda tentang Badan Hippun Pemekonan, Ranperda tentang Pencabutan Perda No.20 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha dan Pendaftaran Usaha serta Ranperda tentang Pencabutan Perda No.4 Tahun 2015 tentang Izin Usaha dan Pendaftaran Industri dan Perdagangan.

Pj Bupati Pringsewu Adi Erlansyah, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Heri Iswahyudi, pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Suherman, serta dihadiri jajaran pemerintah dan Forkopimda Kabupaten mengatakan bahwa Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Pringsewu adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatan Pemkab Pringsewu dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Baca Juga  Pemkab dan DPRD Pringsewu Sahkan Empat Perda, Atur Aset hingga Pesantren

Terkait Ranperda tentang Badan Hippun Pemekonan, dikatakan pada dasarnya Pemkab Pringsewu telah memiliki Perda No.02 Tahun 2013 tentang Badan Hippun Pemekonan, di mana Perda tersebut telah berlaku efektif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Mengingat terbitnya Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai dasar hukum terbaru, dipandang perlu untuk dilakukan penggantian mengikuti dinamika perubahan aturan perundang-undangan,” katanya.

Baca Juga  Ekonomi Pringsewu Tumbuh 5,44 Persen, Lampaui Provinsi Lampung dan Nasional

Selanjutnya, terkait Ranperda tentang Pencabutan Perda No.20 Tahun 2011 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha serta Ranperda tentang Pencabutan Perda No.4 Tahun 2015 tentang Izin Usaha dan Pendaftaran Industri dan Perdagangan, bahwa dengan telah diundangkannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana pengaturan berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai sektor di Indonesia, dipandang belum memenuhi kebutuhan hukum sebagai upaya percepatan program Cipta Kerja, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Baca Juga  Purwanto Unggul dengan 1.516 Suara, Menuju Kursi Kepala Pekon Tulung Agung

“Hal serupa juga berdampak pada Perda Kabupaten Pringsewu, sehingga menyikapinya perlu dilakukan pencabutan terhadap Perda yang berpotensi menghambat sektor investasi bagi daerah,” ujarnya.

Pihaknya berharap keempat Ranperda tersebut dapat segera dibahas, sehingga dalam waktu tak terlalu lama dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu, guna memberikan kepastian hukum dan menjadi payung hukum bagi kegiatan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pringsewu.

Rapat paripurna DPRD Pringsewu pada hari itu juga mengagendakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas keempat Ranperda yang diajukan pihak eksekutif. (Rz/Len)

Berita Terkait

Bebas Bersyarat, Terpidana Terorisme Tetap Wajib Jalani Deradikalisasi
Tekan Kemiskinan dan Stunting, Pringsewu Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Bupati Pringsewu Tekankan Profesionalisme ASN dalam Pelaksanaan Keprotokolan
Pemkab Pringsewu Perjuangkan KH Ghalib Jadi Pahlawan Daerah Lampung
Tekan Kerentanan Ekonomi Warga, Pemkab Pringsewu Matangkan Program JP Prima
Lantik 101 PNS, Bupati Pringsewu Minta ASN Jaga Integritas dan Profesionalisme
PWI Pringsewu Bahas Program Kerja dan Persiapan HPN-Porwanas 2027
Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Bupati Pringsewu Ajak Perkuat Patriotisme, Perjuangan, dan Kepedulian

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 18:05 WIB

Reses di Tunas Jaya, Eko Prihanto Siapkan Bantuan Sumur Bor dan Dukung Pelestarian Jaran Kepang

Kamis, 19 November 2026 - 17:45 WIB

300 Pramuka Penggalang Ikuti LT-III Tubaba 2026, Siapkan Generasi Pemimpin Masa Depan

Kamis, 19 November 2026 - 17:16 WIB

Nadirsyah Sambangi Korban Puting Beliung Gunung Terang, Pemkab Salurkan Bantuan

Kamis, 19 November 2026 - 16:35 WIB

RSUD Tubaba Disiapkan Jadi Rumah Sakit Kelas C, Layanan Jantung hingga Kanker Jadi Prioritas

Rabu, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Joko Kuncoro Desak Pemkab Bergerak Cepat Tangani Ratusan Rumah Korban Puting Beliung

Senin, 16 November 2026 - 23:03 WIB

Pemkab Tubaba Sosialisasikan Putusan Pengadilan Sengketa Lahan HGU PT HIM Tahun

Kamis, 12 November 2026 - 15:44 WIB

Lantik 25 Kepala Tiyuh, Bupati Tubaba Minta Kawal Lima Program Prioritas Daerah

Selasa, 10 November 2026 - 15:54 WIB

Pemkab Tubaba Targetkan 30 Perkara Tanah Eks Transmigrasi Diproses Sebelum Akhir 2026

Berita Terbaru