Liwa (Netizenku.com): Setelah didapuk dan dilantik kembali sebagai Ketua DPD Pejuang Siliwangi (PS) Bersatu Provinsi Lampung periode 2022-2027, Mukhlis Basri, mengajak seluruh jajaran untuk menyusun program, dalam rangka menjalankan roda organisasi ke depan.
Selesai prosesi pelantikan DPD PS Bersatu Lampung serta DPC PS Bersatu Lampung Barat dan Pesisir Barat yang dipusatkan di sekolah kopi Kecamatan Waytenong Lampung Barat, oleh Ketua Umum DPP Mayjen TNI (Purn). R. Gautama Wiranegara, Mukhlis menyampaikan sempat vakum akibat adanya dualisme.
“Alhamdulillah PS Bersatu telah utuh, mari saya mengajak seluruh warga untuk menjalankan organisasi sesuai dengan AD/ART serta Peraturan Organisasi, menjadi anggota yang aktif, karena harus kita sadari bersama bahwa Pejuang Siliwangi merupakan organisasi kemasyarakatan yang ikut berjuang melahirkan NKRI, sehingga saat ada dualisme saya vakum sekitar empat tahun,” kata Mukhlis yang juga Anggota Komisi I DPR RI.
Sementara Ketua DPC PS Bersatu Lampung Barat, Parosil Mabsus, pada kegiatan yang dihadiri ribuan warga tersebut menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran sesepuh yang juga Guru Besar PS Bersatu Edeh S. Poeradiredja, yang tidak menjadikan jarak yang sangat jauh sebagai penghalang untuk menyapa warga PS Bersatu di Lampung.
“Jiwa PS Bersatu sudah menjadi jiwa masyarakat Lampung Barat dalam bermasyarakat, sehingga saat ini ini wilayah kita merupakan daerah yang aman, damai dan tertib, yang itu merupakan pesan yang terkandung dalam wangsit para pendiri dan leluhur Pejuang Siliwangi, maka kehadiran teteh Edeh, sebagai bentuk cinta kepada masyarakat Lampung Barat,” kata Parosil.
Untuk itu Parosil Mabsus yang juga Bupati Lampung Barat, berharap seluruh jajaran pengurus harus aktif, jangan hanya sebatas tergabung sebagai pengurus, ikut dilantik, tetapi setiap undangan rapat tidak hadir, karena dari pertemuan tersebut akan melahirkan berbagai ide yang tersusun sebagai program.
Sementara Mayjen TNI (Purn). R. Gautama Wiranegara, berharap seluruh jajaran pengurus pada semua tingkatan jangan jadi masalah dalam tiga stakeholder TNI, Polri dan pemerintah, tetapi sebaliknya sebagai pendukung program yang pro rakyat. (Iwan/Leni)
