Pesawaran (Netizenku.com): Tahun 2018, Inspektorat Pesawarab paling banyak menangani kasus penyalahgunaan dana desa (DD).
Hal ini diketahui dari banyaknya laporan yang diterima baik itu dari lembaga masyarakat maupun temuan inspektorat sendiri saat melakukan pemeriksaan.
Namun, meskipun banyak terjadi penyimpangan rupanya tak satu pun kepala desa yang ditindak secara hukum, lantaran mereka para kepala desa memulangkan dana tersebut. \”Selama tahun 2018 kita pihak Inspektorat, alhamdulilah penanganan kasus, itu terselesaikan semuanya, Mereka pihak kepala desa sudah memulangkannya, rata -rata masalahnya dana desa,\” ungkap Cabrasman Kepala Inspektorat Pesawaran, Senin (14/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena ditegaskan Cabrasman, terkait penyimpangan DD yang dilakukan apabila selama 60 hari mereka pihak kades tidak memulangkan dana tersebut maka Inspektorat akan mengambil langkah tegas dengan meneruskan permalahan itu ke pihak kepolisian agar ditindak lanjut.
\”Inspektorat ini kan tugasnya melakukan pembinaan, tapi kalau mereka selama 60 hari tidak mau memulangkan DD yang simpangkan maka permasalahannya kita serahkan kepihak KPH/ kepolisian,\” ungkapnya.
Selama tahun 2018 selain kasus DD, pihaknya juga telah berhasil menyelesaikan permasalahan kedisiplinan pegawai yang ada seperti pemberian sanksi hilang jabatan, penurunan bahkan hingga pemberhentian secara tidak hormat. \”Yang terbanyak untuk pidananya itu masalah dana desa sedangkan untuk kedisiplinan pegawai sudah kita berikan tindakan tegas bahkan hingga kita berhentikan,\” tegasnya.
Sedangkan untuk kedisipinan apel lanjut Cabrasman untuk tahun 2018 itu masih terbilang cukup baik masih mencapai 90 persen.
\”Untuk kedisipinan apel itu masih bagus. Karena tahun ini kan ada tunjangan penghasilan tambahan pegawai kalau tidak masuk kita akan kenakan potongan 0,5 persen kita lihat dari jabatannya. Kalau diluar itu , bukan tugas kita tapi tugas masing masing OPD nya seperti Apakah mereka pulang cepat atau malas. Makanya kita setiap bulannya melakukan pengambilan absen itu sebagai bahan evaluasi Inspektorat dan hasilnya kita laporkan ke sekda dan diterusnya kepihak bupati,\” pungkasnya. (So7heh).
