oleh

Wali Kota Setuju Bahas Raperda Usulan DPRD Bandarlampung

Bandarlampung (Netizenku.com): Pemerintah Kota Bandarlampung setuju membahas 6 rancangan peraturan daerah (raperda) usul inisiatif DPRD Bandarlampung.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Bandarlampung, Aep Saripudin, dalam Sidang Paripurna DPRD Bandarlampung dengan agenda Pembicaraan Tingkat I yaitu Penyampaian Jawaban Wali Kota Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2021 dan Jawaban DPRD Terhadap Pendapat Wali Kota Atas Raperda Usul Inisiatif DPRD, Selasa (14/9). Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua I Aderly Imelia Sari.

Baca Juga  Ada Apa Ini? Pengurus NasDem Lambar Mundur Massal, Ketua DPD Malah Kegirangan

Keenam raperda tersebut telah diserahkan pimpinan DPRD kepada Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, pada Paripurna DPRD Kota Bandarlampung Senin, 13 September 2021.

Baca Juga: DPRD Bandarlampung Usulkan 6 Raperda ke Pemkot

Yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Raperda tentang Pengelolaan Usaha Mikro, Raperda tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, Raperda tentang Pembinaan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Raperda tentang Penyelenggaran Sistem Drainase, dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga.

Baca Juga  Hasil Survei Sebut 68,7 Persen Pemilih Tidak Puas Kinerja Dendi Ramadhona

“Wali Kota menyatakan setuju terhadap 6 raperda usulan DPRD tersebut untuk dibahas bersama pada tahap pembicaraan selanjutnya sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” kata Aep.

Raperda usulan DPRD yang diserahkan kepada Wali Kota, ujar Aep, telah melalui kajian-kajian, baik secara teoritis maupun empiris, dengan memperhatikan aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis.

“Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Wali Kota Bandarlampung atas persetujuan. Kami berharap perda ini nantinya dapat memenuhi kebutuhan hukum di tengah-tengah masyarakat,” kata dia. (Josua)

Baca Juga  FSML Minta DPRD Bandarlampung Dorong Audit Dana Haji

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *