Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengunjungi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), tepatnya di Lapangan Balai Dewa, Pekon Suka Marga, Kecamatan Suoh, Lampung Barat pukul 9.00 wib, Minggu (27/4/2025). Gubernur langsung menggelar rapat tertutup.
Lampung Barat (Netizenku.com): Rapat diikuti Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, mantan Kepala TNBBS Ismanto serta Bupati Lambar Parosil Mabsus. Diketahui rapat membahas meningkatnya interaksi negatif antara satwa liar dan manusia di kawasan hutan konservasi.
Usai rapat tertutup Gubernur Mirza menggelar dialog bersama warga setempat. Pada kesempatan itu dirinya menyampaikan komitmennya untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, dalam menangani persoalan perambahan di TNBBS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terkait kawasan TNBBS yang menjadi pengawasan pemerintah provinsi. Ke depan kita berharap ada kolaborasi yang lebih kuat antara Pemprov dan TNBBS,” ujar Gubernur.
Dalam pemaparannya, Gubernur menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi TNBBS saat ini, di mana perambahan semakin masif. “Dari laporan yang saya terima, saat ini sekitar 7.000 hektare lahan di kawasan TNBBS telah dirambah. Ini tentu sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa sejak zaman nenek moyang, kawasan ini sudah dijaga dan dilindungi. Bahkan, masyarakat di Suoh selama ini telah berperan penting menjaga kelestarian hutan, sehingga mendapat pengakuan dunia sebagai warisan alam yang berharga.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya perambahan membuka banyak lahan baru yang merusak habitat satwa. Gubernur menekankan pentingnya kesadaran masyarakat akan keseimbangan ekosistem.
“Kalau orang tua kita dulu tahu mana makanan harimau, mana makanan gajah. Sekarang, karena semua dirambah, satwa kehilangan habitat dan sumber makanannya. Ini memperparah konflik antara manusia dan satwa,” jelasnya.
Gubernur juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini tetap menjaga kelestarian alam. Ia mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menjaga keselamatan lingkungan, hidup berdampingan dengan alam, dan melestarikan warisan berharga ini.
“Alam telah memberikan banyak kepada kita. Maka, sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya,” tambahnya.
Sementara, Komandan Korem 043/Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, menyatakan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Lampung siap mengambil langkah konkret untuk menangani permasalahan perambahan hutan di kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
“Segala langkah dan tindakan akan segera kita bahas dan diskusikan. Dalam waktu dekat, akan ada aksi nyata mulai dari sosialisasi hingga upaya menjaga kawasan hutan dan daerah penyangganya,” tegas Brigjen Rikas dalam pertemuan bersama masyarakat.
Ia menambahkan, TNI akan meminta dukungan penuh dari masyarakat, khususnya di wilayah Suoh dan sekitarnya, untuk ikut terlibat aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. “Kami akan melibatkan semua pihak, baik dalam operasi perlindungan satwa maupun upaya konservasi lainnya,” lanjutnya.
Brigjen Rikas juga mengungkapkan bahwa program penanganan ini akan ditingkatkan ke level provinsi, sehingga kebutuhan operasional seperti jumlah personel, peralatan, hingga logistik dapat dihitung dan dipersiapkan secara maksimal.
“Tentu, kita juga akan mencari solusi agar masyarakat adat yang sudah lama tinggal di kawasan ini tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik, tanpa harus merusak lingkungan,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung strategi yang sudah dirancang, serta berharap semua pihak memiliki pemahaman yang sama dalam menjaga keseimbangan alam.
“Insya Allah, setelah kunjungan ini, kegiatan nyata akan segera kita laksanakan. TNI, bersama jajaran pemerintah daerah, siap untuk mengawal dan mendesak pelaksanaan program ini,” tutupnya.
Hal senada disampaikan, Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem alam, khususnya di kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Ia mengingatkan bahwa pemenuhan kebutuhan manusia tidak boleh menjadi alasan untuk merusak lingkungan.
“Kita harus paham bahwa keseimbangan alam harus dijaga. Kadang manusia, demi memenuhi kebutuhan dasar, justru mengganggu keseimbangan itu. Seandainya gajah atau harimau bisa bicara, mereka juga akan mengatakan bahwa mereka hanya berusaha bertahan hidup,” ujar Helmy dalam pertemuan bersama masyarakat.
Ia menekankan, sosialisasi kepada manusia penting dilakukan untuk menjaga kesadaran, namun kepada satwa liar hal tersebut tentu tidak mungkin.
“TNBBS ini kawasan khusus, di dalamnya hidup flora dan fauna endemik, yang hanya ada di sini. Jika mereka berkurang, siapa yang harus disalahkan? Kita, manusianya,” tegasnya.
Helmy juga menggambarkan bagaimana kerusakan terjadi: satwa liar seperti harimau yang seharusnya mencari makanan di hutan, kini kesulitan karena habitat mereka diburu dan dirusak. “Kalau pakai bahasa anak muda, siapa yang salah? Manusia atau harimau?” tanyanya retoris.
Menurut Helmy, interaksi negatif antara manusia dan satwa liar di kawasan ini makin sering terjadi akibat perambahan hutan. Karena itu, ia menegaskan bahwa pendekatan persuasif akan terus dilakukan melalui sosialisasi yang intensif, patroli bersama, serta langkah rehabilitasi kepada warga yang masih bertahan di kawasan terlarang.
“Kita akan melakukan pendekatan yang baik agar masyarakat sadar dan dengan sukarela meninggalkan kawasan. Selain itu, kami juga berharap pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan atau peluang ekonomi alternatif agar masyarakat tetap sejahtera tanpa merusak alam,” tutup Kapolda.
Terpisah, masyarakat Suoh mendukung penuh ada penertiban perambah di Kawasan TNBBS. Sejumlah tokoh masyarakat seperti Darso dari Pekon Srimulyo dan Taksan dari Pekon Gunung Ratu, menyampaikan aspirasi agar pemerintah bertindak tegas terhadap perambah.
“Kami mendukung kebijakan pemerintah tentang perlindungan satwa dan manusia,” kata mereka.(*)
