Bandarlampung (Netizenku.com): Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandarlampung memasukan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah. Kebijakan itu diimplementasikan dengan bentuk mata pelajaran muatan lokal atau tambahan.
\”Pendidikan itu bisa masuk dalam kurikulum yang bukan wajib tapi tambahan atau kebijakan lokal,\” kata Plt Kepala Disdikbud Bandarlampung Sukarma Wijaya di ruang kerjanya, Senin (19/10).
Sukarma menilai pendidikan antikorupsi penting untuk diberikan sebagai pembelajaran kepada siswa atau peserta didik.
\”Kalau berpraktik kan sudah dilakukan seperti kantin kejujuran di sekolah-sekolah, membiasakan supaya peserta didik memulai dari dirinya sendiri untuk berbuat yang sebenarnya,\” ujar dia.
Pendidikan antikorupsi ini tidak akan menyimpang dari kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya karena bukan mata pelajaran wajib nasional. Sedangkan untuk penilaiannya akan ditentukan oleh daerah.
Sebelumnya, Kepala Disdikbud Provinsi Lampung Sulpakar, pada pertengahan September lalu, mengatakan pihaknya tengah menyusun panduan pendidikan antikorupsi untuk jenjang SD – SMP di kabupaten/kota dan akan dilaksanakan pada semester II Tahun Ajaran 2020/2021.
Setelah selesai dirumuskan, konsep implementasi pendidikan antikorupsi akan dilaporkan kepada lembaga antirasuah KPK RI untuk melengkapi jika ada kekurangan dalam kurikulum yang telah dirumuskan.
\”Jika sudah semua kita akan sampaikan ke KPK, dan ini adalah implementasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran pertama di Indonesia,\” katanya.
Sedikitnya ada enam provinsi yang telah menerbitkan peraturan gubernur mengenai program ini, yakni Jawa Tengah, Lampung, Bali, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Selain itu, ada 24 Peraturan Walikota dan 97 Peraturan Bupati yang telah diterbitkan.
Untuk menunjang implementasi pendidikan antikorupsi, KPK telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menyusun materi insersi kurikulum pendidikan antikorupsi. KPK juga memberikan pelatihan antikorupsi kepada 1.200 guru setiap tahun melalui Program Pendidikan Profesi Guru.
KPK meminta kepala daerah lainnya berkomitmen untuk segera menerbitkan peraturan supaya pendidikan antikorupsi bisa diimplementasikan di lebih banyak sekolah. Dengan begitu, diharapkan akan membangun budaya antikorupsi pada generasi muda. (Josua)
