Soroti Hibah Rp35 Miliar untuk Kejati, DPRD Lampung Desak Pemprov Utamakan Kepentingan Masyarakat

Tauriq Attala Gibran

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Alokasi dana hibah APBD Lampung 2026 senilai lebih dari Rp35 miliar kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, anggaran fantastis tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung serta sejumlah Kejaksaan Negeri (Kejari).

Lampung (Netizenku.com): Kritik keras datang dari DPRD Provinsi Lampung. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Iswan H. Caya, angkat bicara mengenai kebijakan anggaran Pemprov Lampung ini.

Menurut Iswan, langkah Gubernur mungkin bertujuan untuk menjaga harmonisasi dan partisipasi pemerintah daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal Lampung saat ini sedang menuntut skala prioritas yang lebih ketat.

Baca Juga  I Made Suarjaya Minta Kisruh Pimpinan Lamteng Diselesaikan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Iswan menegaskan bahwa kepentingan langsung masyarakat harus berada di posisi teratas. Kondisi fiskal Lampungseharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan warga dan pembangunan daerah yang menyentuh akar rumput.

“Bukan hanya untuk infrastruktur (institusi), karena porsinya sudah jelas. Masih banyak kebutuhan lain yang juga mendesak,” ujar Iswan H. Caya, saat di wawancarai diruang kerjanya, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga  BGN Akui Banyak SPPG Melenceng dari Target Prioritas

Ia kemudian merinci sejumlah kebutuhan riil masyarakat yang saat ini sangat memerlukan sentuhan APBD Provinsi Lampung. Kebutuhan mendesak tersebut mulai dari pembangunan jalan lingkungan, rehabilitasi rumah ibadah, hingga pemenuhan sarana dan prasarana publik lainnya yang selama ini menjadi keluhan warga.

DPRD Lampung meminta Pemprov Lampung untuk menjaga keseimbangan dalam menyusun porsi anggaran hibah. Jangan sampai, besarnya dana hibah untuk instansi vertikal justru mengorbankan hak-hak masyarakat.

Baca Juga  Ketua MPR Ahmad Muzani Nikmati Pindang Salmon Khas Lampung

Iswan khawatir, ketimpangan ini bisa menghambat pembangunan fasilitas publik warga. Bahkan, potensi munculnya persoalan gagal bayar di kemudian hari juga menjadi perhatian serius legislatif.

Sebagai wakil rakyat, DPRD Provinsi Lampung berharap pemerintah daerah tidak mengabaikan suara masyarakat. Keseimbangan alokasi anggaran adalah kunci agar pembangunan di Provinsi Lampung benar-benar dirasakan oleh semua pihak.

Berita Terkait

Guru PPPK Keluhkan Penempatan, DPRD Lampung Minta Pemerintah Bertindak
Pemprov Lampung Gelar Nobar Semifinal Piala Dunia, UMKM Ikut Terdongkrak
Gibran, Teknologi dan Budaya Harus Berjalan Selaras
DPRD Lampung, Jalan Mulus Dorong Wisata Lampung Makin Kompetitif
Komisi II DPRD Lampung Minta Praktik Meracun Ikan dengan Putas Ditindak Tegas
Warga Bangun Swadaya Jembatan Waykubu, DPRD Lampung Desak Pembangunan Permanen
Wagub Jihan Lepas Dua Paskibraka Nasional Asal Lampung
Gubernur Lampung, SDM Kunci Kemajuan Lampung

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 18:14 WIB

Guru PPPK Keluhkan Penempatan, DPRD Lampung Minta Pemerintah Bertindak

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:58 WIB

Gibran, Teknologi dan Budaya Harus Berjalan Selaras

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:49 WIB

Soroti Hibah Rp35 Miliar untuk Kejati, DPRD Lampung Desak Pemprov Utamakan Kepentingan Masyarakat

Kamis, 16 Juli 2026 - 15:28 WIB

DPRD Lampung, Jalan Mulus Dorong Wisata Lampung Makin Kompetitif

Kamis, 16 Juli 2026 - 14:04 WIB

Komisi II DPRD Lampung Minta Praktik Meracun Ikan dengan Putas Ditindak Tegas

Rabu, 15 Juli 2026 - 15:13 WIB

Warga Bangun Swadaya Jembatan Waykubu, DPRD Lampung Desak Pembangunan Permanen

Selasa, 14 Juli 2026 - 13:07 WIB

Wagub Jihan Lepas Dua Paskibraka Nasional Asal Lampung

Selasa, 14 Juli 2026 - 13:04 WIB

Gubernur Lampung, SDM Kunci Kemajuan Lampung

Berita Terbaru

Pringsewu

Pemkab Pringsewu dan Ainet Gelar Nobar Piala Dunia 2026

Kamis, 16 Jul 2026 - 18:26 WIB

Tulang Bawang Barat

Pemkab Tubaba Targetkan Pendapatan Daerah Rp1,758 Triliun pada 2027

Kamis, 16 Jul 2026 - 18:18 WIB

Tulang Bawang Barat

DPRD Tubaba Terima KUA-PPAS APBD 2027, Pendapatan Diproyeksi Rp1,75 Triliun

Kamis, 16 Jul 2026 - 18:04 WIB