Soroti Hibah Rp35 Miliar untuk Kejati, DPRD Lampung Desak Pemprov Utamakan Kepentingan Masyarakat

Alokasi dana hibah APBD Lampung 2026 senilai lebih dari Rp35 miliar kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, anggaran fantastis tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung serta sejumlah Kejaksaan Negeri (Kejari).

Lampung (Netizenku.com): Kritik keras datang dari DPRD Provinsi Lampung. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Iswan H. Caya, angkat bicara mengenai kebijakan anggaran Pemprov Lampung ini.

Menurut Iswan, langkah Gubernur mungkin bertujuan untuk menjaga harmonisasi dan partisipasi pemerintah daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal Lampung saat ini sedang menuntut skala prioritas yang lebih ketat.

Iswan menegaskan bahwa kepentingan langsung masyarakat harus berada di posisi teratas. Kondisi fiskal Lampungseharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan warga dan pembangunan daerah yang menyentuh akar rumput.

“Bukan hanya untuk infrastruktur (institusi), karena porsinya sudah jelas. Masih banyak kebutuhan lain yang juga mendesak,” ujar Iswan H. Caya, saat di wawancarai diruang kerjanya, Kamis (16/7/2026).

Ia kemudian merinci sejumlah kebutuhan riil masyarakat yang saat ini sangat memerlukan sentuhan APBD Provinsi Lampung. Kebutuhan mendesak tersebut mulai dari pembangunan jalan lingkungan, rehabilitasi rumah ibadah, hingga pemenuhan sarana dan prasarana publik lainnya yang selama ini menjadi keluhan warga.

DPRD Lampung meminta Pemprov Lampung untuk menjaga keseimbangan dalam menyusun porsi anggaran hibah. Jangan sampai, besarnya dana hibah untuk instansi vertikal justru mengorbankan hak-hak masyarakat.

Iswan khawatir, ketimpangan ini bisa menghambat pembangunan fasilitas publik warga. Bahkan, potensi munculnya persoalan gagal bayar di kemudian hari juga menjadi perhatian serius legislatif.

Sebagai wakil rakyat, DPRD Provinsi Lampung berharap pemerintah daerah tidak mengabaikan suara masyarakat. Keseimbangan alokasi anggaran adalah kunci agar pembangunan di Provinsi Lampung benar-benar dirasakan oleh semua pihak.