oleh

Soal Temuan BPK, Bapenda Lamtim Bingung

Lampung Timur (Netizenku.com) : Dana insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dianggarkan Bapenda Lamtim pada tahun anggaran 2017 lalu, menjadi salah satu temuan BPK RI perwakilan Lampung.

Pada tahun anggaran 2017, Bapenda Lamtim menganggarkan biaya insentif pemungutan pajak dan Retribusi Daerah kurang lebih sebesar Rp 3 Miliar.

Insentif pemungutan pajak dan Retribusi Daerah tersebut adalah merupakan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan, atas kinerja tertentu dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan Retribusi Daerah.

Baca Juga  Lamtim Rakor Persiapan Kunker Presiden

Insentif diberikan apabila instansi pelaksana pemungutan pajak mencapai kinerja tertentu. Namun sayang dana insentif tersebut merupakan salah satu temuan BPK RI perwakilan Lampung.

Ketika dikonfirmasi adanya temuan BPK tersebut, Sekretaris Bapenda Lamtim Taufik Hidayat membenarkan.

\”Namun dalam hal temuan tersebut kami bingung, karena dalam aturan yang ada memperbolehkan, tetapi di sisi lain menjadi temuan BPK. Karena sudah masuk dalam temuan BPK, maka tentu hal itu sudah kami tindaklanjuti,\” ujarnya.

Baca Juga  Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD Sukadana Resmi Dibangun

Namun yang membuatnya bingung, pada PP Nomor 69 tahun 2010 dijelaskan tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dijelaskan bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, Sekretaris Daerah dan instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dinyatakan dapat diberikan insentif.

\”Karena adanya temuan BPK RI perwakilan provinsi Lampung terkait insentif tersebut, maka kami telah koordinasi dengan kementerian dalam negeri. Petunjuk dari kementerian dalam negeri telah menyatakan bahwa pemberian insentif tersebut tidak ada masalah,\” kata Taufik.

Baca Juga  Dua TKI Asal Lamtim Tewas dalam Seminggu

Setelah pihaknya berkoordinasi dengan kementrian dalam negeri dan menyatakan diperbolehkan, mereka mengirim surat ke BPK terkait hasil kordinasi dengan kementrian dalam negeri tersebut.

\”Kami sudah mengirim surat ke BPK RI perwakilan Lampung, yang dalam surat itu kami meminta agar temuan tersebut masuk dalam kategori empat, yang artinya temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti,\” ungkapnya. (Nainggolan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *