Bandarlampung (Netizenku.com): Tak terima dengab hasil Pilgub yang terpilih karena praktik kecurangan politik uang, Posko Demokrasi segera melaporkan panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten/kota ke Polda Lampung, dalam waktu dekat. Laporan ini merupakan tindak lanjut, dugaan politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor tiga.
Koordinator Posko Demokrasi, Rismayanti mengatakan, dalam menjalankan pengawasan selama pilgub lalu, Bawaslu beserta panwaslu terkesan tidak serius menindak lanjuti dugaan politik uang yang dilaporan masyarakat.
Menurut Risma dalam penyelenggaeaan pilgub lalu, panwas melanggar pasal 29 UU no 1 tahun 2015 tentang kewajiban-kewajiban pengawas pemilu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
\”Pada point C menerangkan, bawaslu wajib menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan. Untuk itu, dalam waktu dekat ini kita akan laporkan 14 panwas ke polres masing-masing daerah (minus Waykanan, red),\” jelas Risma, kepada Netizenku.com, Selasa (24/7).
Sebagai langkah awal, kata dia, pihaknya akan laporkan panwaslu Bandarlampung, Lampung Selatan, Pesawaran. Dan saat ini, jelasnya, pihaknya sedang mengumpulkan data-data maupun saksi-saksi.
Melihat realitas di lapangan, lanjutnya, politik uang yang dilakukan oleh paslon Arinal-Nunik begitu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Namun banyaknya Laporan masyarakat ke Panwas dimentahkan, dan tidak ada tindak lanjut karena hanya berdasar pada keadilan Prosedural.
\”Jelas ini adalah Bukti nyata Bawaslu Lampung beserta jajarannya di kabupaten kota melanggar Pasal 29 UU NO. 1 tahun 2015, dengan melakukan pengabaian terhadap Laporan Masyarakat terkait adanya Money Politic,\” ujar dia. (Red)
