Setelah Lampung Utara, KPK Dorong Lampung Tengah Sertifikasi Aset

Redaksi

Rabu, 3 November 2021 - 20:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemkab Lampung Tengah mengikuti Rapat Koordinasi KPK RI bersama ATR/BPN secara dalam jaringan, Rabu (3/11). Foto: Dokumentasi

Pemkab Lampung Tengah mengikuti Rapat Koordinasi KPK RI bersama ATR/BPN secara dalam jaringan, Rabu (3/11). Foto: Dokumentasi

Lalu, sambungnya, untuk kendaraan roda dua, dari 8 unit, sudah ditarik 1 unit. Sisanya, lanjut Nirlan, sudah dikirimkan surat yang ditandatangani oleh Bupati.

Terakhir, Nirlan mengapresiasi KPK dan menyampaikan komitmen Bupati untuk terus melakukan program pencegahan korupsi terutama melalui MCP.

“Pada tahun 2020, Pemkab Lampung Tengah berada di peringkat 14 dari 15 pemda di seluruh Provinsi Lampung. Bupati dalam hal ini berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam rangka upaya pencegahan korupsi di Kab. Lampung Tengah melalui MCP,” ujar Nirlan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Albert Muntarie menyampaikan bahwa di luar 339 bidang aset yang sudah bersertifikat, di tahun 2020 terdapat pendaftaran sertifikasi yang masuk sebanyak 205 bidang.

Dari jumlah tersebut, katanya, terbit pada akhir tahun 2020 sebanyak 122 sertifikat. Sisanya, 83 sudah terbit dan akan diserahkan segera.

Untuk 2021, sudah dilakukan pengukuran sebanyak 456 bidang dari total 529 bidang yang didaftarkan. Dan sudah terbit sebanyak 23 bidang.

“Minggu depan secara simbolis akan kita serahkan kepada Bupati atau Sekda, 83 ditambah 23 jadi total ada 106 sertifikat. Semua on progress. Koordinasi dengan Pemkab Lampung Tengah sekarang alhamdulillah cukup intensif,” ujar Albert.

Menutup kegiatan, Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah II KPK Nana Mulyana menyampaikan komitmen KPK untuk terus memantau progress realisasi sertifikat yang terbit di tahun 2021.

“Mari sama-sama berikhtiar di RPJMD 2024 nanti seluruh aset pemda dan BUMN/BUMD sudah bersertifikat,” tutup Nana. (Josua)

Berita Terkait

Pengembangan OTT, KPK Bakal Periksa Kepala Satker Lain di Lamteng
Reses Hari Terakhir, Munir Salurkan PIP di Rumbia dan Kota Gajah
Reses Hari ke-5, Munir Abdul Haris Tegaskan Komitmen Bangun Desa
Hari Kedua Reses, Munir Bantu Siswa Kurang Mampu di Lamteng
Ketum ABR-I: Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi Tak Perlu Dikriminalisasi
Munir Serap Aspirasi Warga Anak Tuha
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
“Pidsus Cerdas Pasti Bisa” Tangkap 3 Elit PT LEB dalam Skandal PI Rp271 Miliar

Berita Terkait

Sabtu, 14 Maret 2026 - 12:04 WIB

Pemkab Pesawaran Gelar Musrenbang RKPD 2027

Sabtu, 14 Maret 2026 - 12:00 WIB

Bupati Nanda Ikuti Rakor Pengamanan Idul Fitri di Polda Lampung

Sabtu, 14 Maret 2026 - 11:52 WIB

Bupati Nanda Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2026 di Pesawaran

Minggu, 1 Maret 2026 - 07:57 WIB

Berkah Ramadan, NasDem Pesawaran Bagikan 1.000 Takjil

Senin, 2 Februari 2026 - 20:00 WIB

Viral Pelanggaran Etik, NasDem Pesawaran Beri Kesempatan Terakhir untuk TM

Rabu, 21 Januari 2026 - 18:10 WIB

Dua Siswa di Pesawaran Dihentikan MBG Usai Orang Tua Kritik Program

Senin, 19 Januari 2026 - 18:29 WIB

Konflik Agraria Way Lima Memanas, Masyarakat Adat Tantang PTPN I

Senin, 12 Januari 2026 - 15:14 WIB

Diduga Bermasalah, FOKAL Soroti Proyek Irigasi BBWS Mesuji Sekampung

Berita Terbaru

Pesawaran

Pemkab Pesawaran Gelar Musrenbang RKPD 2027

Sabtu, 14 Mar 2026 - 12:04 WIB

Pesawaran

Bupati Nanda Ikuti Rakor Pengamanan Idul Fitri di Polda Lampung

Sabtu, 14 Mar 2026 - 12:00 WIB