Sekretaris BKPSDM Tanggamus Belum Mengetahui Jadwal Rekruitmen PPPK

Leni Marlina

Kamis, 20 Juni 2024 - 22:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanggamus, Bambang Probo Sampurno. (Arj/NK)

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanggamus, Bambang Probo Sampurno. (Arj/NK)

Tanggamus (Netizenku.com): Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanggamus, Bambang Probo Sampurno, mengungkapkan belum mengetahui jadwal seleksi rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang kedua.

“Memang banyak yang bertanya,tapi kepastiannya kami masih belum tahu. Informasinya, belum ada keputusan dari pemerintah mengenai formasi mau pun regulasi menyangkut rekruitmen,” kata Bambang, Kamis (20/6/2024).

Menurutnya hasil Rakor di Jakarta juga belum menyebut informasi dimaksud. Sembari menunggu jadwal rekruitmen dari Kemenpan, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) dan Badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah (Bapperida) Tanggamus, untuk menyusun kebutuhan formasi PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (ABK).

Baca Juga  FBKOP Tanggamus Desak Transparansi Anggaran Publikasi Advertorial

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Bambang, metode kolaboratif lintas satker sangat penting untuk menentukan kebutuhan formasi PPPK, yang akan diusulkan ke Kemenpan.

“Kita tidak bisa serta merta dalam mengusulkan formasi PPPK. Harus menyesuaikan ABK dan kemampuan daerah. Kita kolaboratif dengan Bapperida, Keuangan dan melibatkan bantuan berbagai pihak,” jelas Bambang.

Baca Juga  Jembatan Gantung Garuda Bantuan Presiden Republik Indonesia

Adapun terkait UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan tenaga honorer akan diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) baik itu PNS atau PPPK hingga akhir 2024, dirinya mengatakan bahwa hal itu merupakan kabar baik.

Namun, dia menekankan untuk merealisasikan program dalam UU tersebut merupakan wewenang pemerintah. Pemkab Tanggamus, hanya mendukung langkah apapun yang akan diterapkan nantinya.

Baca Juga  Polres Tanggamus Tetapkan Dua Tersangka Pembunuhan Berencana di Pugung

“Pemerintah tentu memiliki perhitungan sendiri. Bagaimana mekanisme dan regulasinya merupakan wewenang pemerintah. Pemkab Tanggamus siap menjalankan apapun yang diinstruksikan,” tegasnya. (Arj)

Berita Terkait

FBKOP Tanggamus Desak Transparansi Anggaran Publikasi Advertorial
Jembatan Gantung Garuda Bantuan Presiden Republik Indonesia
Polres Tanggamus Tetapkan Dua Tersangka Pembunuhan Berencana di Pugung
Mangkir Dua Kali dari Panggilan, Kakon Atar Lebar Diciduk Tipikor Polres Tanggamus
Belanja Advertorial DPRD Tanggamus 2025 Dipastikan Tidak Dicairkan
APDESI Tanggamus Siap Ikuti Aksi Damai Nasional di Jakarta
TTE Masuk Pekon: Tugu Rejo Jadi Pelopor Digitalisasi Administrasi di Semaka
IWO Luncurkan ‘Gerakan 20 Ribu Rupiah’ Bantu Anggota Terdampak Banjir Bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Berita Terkait

Sabtu, 14 Februari 2026 - 13:39 WIB

Lewat Mini Soccer, Pemprov Lampung dan Jurnalis Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Jumat, 13 Februari 2026 - 13:51 WIB

Pemprov Lampung Tebar 50 Ribu Benih Ikan dan Bersih Bersih di PKOR Way Halim

Kamis, 12 Februari 2026 - 18:38 WIB

Wakil Gubernur Lampung Resmikan Penerbangan Internasional Lampung–Kuala Lumpur

Rabu, 11 Februari 2026 - 17:00 WIB

DPRD Lampung Dorong Keberlanjutan Rute Internasional Lampung–Malaysia

Selasa, 10 Februari 2026 - 23:27 WIB

Gubernur Mirza Pimpin HLM TPID Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadhan

Selasa, 10 Februari 2026 - 15:59 WIB

Kostiana Dorong Digitalisasi UMKM di Peringatan HUT ke-51 IWAPI Lampung

Selasa, 10 Februari 2026 - 13:20 WIB

Yusnadi, Jembatan Kali Pasir Segera Dibangun, Ada Solusi Sementara

Senin, 9 Februari 2026 - 23:55 WIB

Pemprov Lampung Raih Opini Kualitas Tertinggi Ombudsman RI

Berita Terbaru