Lampung Timur (Netizenku.com): Bupati Lamtim Chusnunia Chalim menyampaikaan laporan keterangan pertanggung jawabaan (LKPJ) tahun anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), di ruang sidang DPRD Lamtim, Selasa (19/3).
Rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggung jawabaan (LKPJ) bupati Lamtim tahun anggaran 2018 tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lamtim Ela Siti Nuryamah dan dihadiri para keepala OPD pemkab Lamtim.
Dalam sambutan penyampaian LKPJ tersebut, Bupati Lamtim Chusnunia Chalim menyampaikan secara singkat kinerja sektor keuangan daerah tahun anggaran 2018 Kabupaten Lampung Timur yang tercantum dalam dokumen LKPJ adalah data yang saat ini masih dalam tahap audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp2,051 triliun atau terealisasi 97,34 persen (lebih tinggi dibandingkan capaian realisasi tahun 2017 yang sebesar 94,44 persen).
Pendapatan daerah pada tahun 2018 terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terealisasi sebesar Rp125,03 miliar atau 94,37 persen (lebih rendah dibanding capaian realiassi tahun 2017 yang sebesar 95,86 persen).
Dana Perimbangaan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, terealisasi sebesar Rp1,494 triliun atau 99,80 persen (lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2017 yang sebesar 92,81 persen).
\”Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainya serta Dana Otonomi Khusus, terealisasi sebesar Rp431,49 miliar atau 90,44 persen (lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2017 yang sebesar 101,77 persen),\” ungkapnya.
Untuk realiasi belanja daerah pada tahun anggaran 2018, terealisasi sebesar Rp2,002 triliun atau mencapai 90,68 persen (lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2017 yang sebesar 89,87 persen) yang terdiri dari, Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa dan Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp1,247 triliun atau 91,56 persen (lebih tinggi dibandingkan capaian realisasi tahun 2017 yang sebesar 88,3).
Belanja Langsung yang meliputi Belanaja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp755,5 miliar atau mencapai 89,27 persen ( lebih rendah dibandingkan capaian realisasi tahun 2017 yang sebesar 92,53 persen).
\”Sedangkan untuk pos penerimaan pembiayaan di tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp101,2 miliar dan terealisasi 100 persen,\” ungkapnya.
(Nainggolan)
