Pesisir Barat (Netizenku.com):
Pembangunan di Pekon Sumber Agung yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) mulai dari tahun 2016-2018, disinyalir kurang sarat dengan korupsi.
Hal itu diungkapkan beberapa warga Sumberagung kepada wartawan usai mengkroscek hasil pembangunan pengerasan jalan di Pematang Kunjer, Pemangku Sumbersari rabat beton, di jalan Talang Pemangku Sumbersari dan pengerasan jalan di Pemangku Penyimbang dan Way Perunan, Minggu (27/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
SN (50) warga Sumbersari Pekon Sumberagung saat ditemui mengaku pengerasan jalan di Pematang Kunjer sangat asal-asalan, akibatnya jalan tersebut bukan tambah baik melainkan tambah rusak. “Setau saya pengerasan jalan harus ada pemadatan dan disiram pakai Sirtu (Pasir dan Batu) ini hanya cuma dipasang batu belah saja, akibatnya ya begini motor aja susah untuk melintas,” ujar SN.
Warga lain menyebutkan, pada 2016 pembangunan rabat beton di jalan Talang, Pemangku Sumbersari volumenya dikurang, dari 1 kilometer menjadi 700 meter. Sisanya dipindah ke jalan sunor/kayu ratu dan jalan menuju pemakaman Sri Darma. Padahal untuk pembangunan jalan pemakaman Sri Darma dananya sudah ada tersendiri. Anehnya dana pembangunan jalan menuju pemakaman Sri Darma diambil dari dana pembangunan rabat beton di jalan Talang.
Sementara pengerasan jalan yang dananya bersumber dari DD dan ADD 2018, di Pemangku Way Perunan dan Penyimbang juga terkesan asal- asalan. Pengamatan wartawan, selain jarang dilalui kendaraan, jalan tersebut juga tidak terawat dan sebagian telah ditumbuhi rumput.
Parahnya lagi, awalnya, pengerasan jalan di Pemangku Way Perunan dan Penyimbang diperuntukkan menjadi jalan penghubung antara Pekon Sumber Agung dan Negeri Ratu Ngambur. Namun entah alasan apa pengerasan jalan itu dibelokkan sehingga jalan penghubung dua pekon tidak terealisasi.
Saat dikonfirmasi, peratin setempat berujar apa yang dikatakan masyarakat adalah cerita bohong belaka. “Semestinya masyarakat bersyukur ada pembangunan.Persoalan kualitasnya bagus atau tidak, itu terserah sama TPK.Kalaupun ada warga yang tidak puas dengan hasil pembangunan itu sah-sah saja. Suara warga tidak ada urusan, saya yang Peratinnya,bukan mereka (warga),” ucap Wawan Sori.
\”Suara warga tidak ada urusan, saya yang peratin bukan mereka,” tambahnya.
Ungkapan ini menuai kecaman dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Ketua DPRD Pesibar dari PDI Perjuangan Piddinuri. Melalui pesan whatsapps nya Piddinuri meminta aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah.
\”Suara warga itu pasti ada urusan karena pengawasan melekat itu ada dengan rakyat. Maka penegak Hukum harus turun. Negara tidak boleh kalah menghadapi seorang Peratin yang gak taat azas dan Hukum. Dengan Setia Novanto aja Negara menang ,apa lagi cuma dengan Peratin. Mana jaksa,mana polisi,\” tambahnya.(Agus)
