Pantai Labuhan Jukung Krui Pesisir Barat, hari ini bukan hanya pantai, tapi juga monumen kecil tentang arti “perubahan”. Perubahan yang dulu digaungkan lantang saat Pilkada, dielu-elukan di baliho, disebar lewat slogan, dan dikemas manis seperti permen kapas. Sayangnya, begitu dibuka, isinya bukan gula—melainkan karcis.
Pesisir Barat (Netizenku.com): Di era rezim saat ini, hampir semua hal di pantai ini harus bayar. Masuk bayar, parkir bayar, pakai fasilitas bayar. Lengkap. Yang gratis tinggal ombak dan angin laut, itu pun mungkin tinggal menunggu regulasi. Warga Krui yang sejak dulu menganggap Labuhan Jukung sebagai halaman rumah sendiri, kini harus antre di loket seolah sedang berwisata ke daerah orang lain.
Keluhan bukan cuma datang dari wisatawan luar. Justru warga lokal yang lebih dulu mengelus dada. Mereka tahu betul, fasilitas yang ada itu bukan hasil kerja rezim baru. Itu dibangun dari pajak rakyat, di atas tanah milik pemerintah. Tapi anehnya, begitu pengelola berganti, pantai pun ikut ganti watak. Dari ramah menjadi ribet, dari terbuka menjadi penuh tarif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lalu di mana perubahan yang dulu dijanjikan? Mana kemajuan yang katanya akan dirasakan masyarakat? Kalau jujur melihat kondisi di lapangan, jawabannya sederhana: perubahan memang ada, tapi arahnya ke belakang. Fasilitas yang dulu relatif tertata, kini terlihat lebih kusam. Pantai yang dulu lebih bersih, sekarang makin jorok. Sampah lebih mudah ditemukan daripada papan informasi.
Oh iya, salah. Perubahan memang sudah nampak jelas. Pertama, perubahan pengelola. Kedua, perubahan fasilitas—dari yang tadinya lumayan bagus, sekarang terlihat makin memprihatinkan. Ketiga, perubahan paling nyata dan paling konsisten: semuanya berbayar. Ini perubahan yang benar-benar terasa, bahkan sebelum kaki menyentuh pasir.
Dalihnya tetap sama: demi penataan, demi pariwisata, demi peningkatan PAD. Tapi kalau pungutan jalan terus sementara pembenahan jalan di tempat, publik wajar bertanya. Uang masuk ke mana? Kenapa pantai justru terlihat makin semrawut? Apakah konsep pariwisata sekarang cukup dengan mencetak karcis?
Labuhan Jukung sejatinya tetap indah secara alami. Alam masih bekerja dengan jujur, tanpa janji kampanye. Ombak datang tepat waktu, matahari tetap tenggelam dengan indah. Sayangnya, yang tidak seindah itu adalah cara manusia mengelolanya. Pantai ini seperti etalase bagus dengan isi yang dibiarkan berantakan.
Warga kini hanya bisa senyum kecut. Janji perubahan sudah lewat masa berlaku, tersapu angin laut. Yang tersisa adalah realita: pantai makin jorok, fasilitas stagnan, dan akses makin mahal. Kalau ini yang disebut perubahan, mungkin publik hanya salah paham. Atau jangan-jangan, perubahan memang terjadi—tapi bukan untuk rakyat. (*)
