Rasion Produktivitas dan Tenaga Kerja tak Seimbang, PTPN VII Evaluasi Beban Kerja Karyawan

Redaksi

Selasa, 9 Oktober 2018 - 15:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Evaluasi menyeluruh dan kontinue dilakukan PTPN VII untuk memacu kinerja perusahaan.

Dengan menggandeng Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini melakukan analisis beban kerja di seluruh level jabatan. Proses awal kajian ini dibuka Direktur Komersil, Ahmad Sudarto didampingi Direktur Operasional, Ahmad Husairi dengan dihadiri seluruh General Manager, Kepala Bagian, Manajer Unit dan Kepala Kantor Perwakilan, Selasa (9/10).

Pada pengantarnya, Ahmad Sudarto memaparkan data riil dan detail kinerja perusahaan sampai Oktober 2018. Ia menyebut, kondisi riil saat ini menjadi pertimbangan utama dilaksanakan analisis beban kerja ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Existing, kondisi riil inilah yang membuat manajemen merasa sangat perlu untuk melakukan evaluasi melalui analisis beban kerja ini. Sebab, seluruh indikator normatif yang muncul pada data produksi, produktivitas, dan kinerja keuangan ketika dikomparasikan dengan jumlah tenaga kerja, rasionya kurang seimbang,” kata dia.

Baca Juga  Solusi Banjir Kota Bandar Lampung, Forum DAS Siapkan 1.500 Titik Prioritas

Sudarto juga menunjukkan kinerja di seluruh komoditas yang diusahakan PTPN VII. Yakni, kelapa sawit, karet, tebu (gula putih) dan teh.

Lebih detail, Darto yang disokong data dari Direktur Operasional Husairi menelisik rasio tenaga kerja di satu unit dibandingkan dengan kinerja keuangan dan produksinya.

Secara keseluruhan, Sudarto yang pernah menjadi Direktur Keuangan PT Bukit Asam dan PT Pindad itu mensinyalir ada idle capacity tenaga kerja. Namun demikian, ia menolak menyebut kajian analisis beban kerja ini sebagai rencana restrukturisasi tenaga kerja di PTPN VII.

“Jangan salah pengertian. Ini bukan restrukturisasi tenaga kerja, tetapi untuk memetakan dan mengetahui beban kerja di seluruh level jabatan agar ideal. Faktanya memang ada idle capacity, tetapi dengan pemetaan kembali, kita bisa atur ulang sistem dan penempatannya. Selain itu apakah perlu adanya peningkatan kompetensi,” tambah dia.

Baca Juga  Baru 50 Persen SPPG di Bandar Lampung Kantongi SLHS

Senada, Husairi dalam pesannya mengatakan, kondisi perusahaan yang sedang dalam kondisi kurang menguntungkan membutuhkan efisiensi menyeluruh.

Bahkan, pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh tenaga pihak ketiga atau outsourcing, bisa ditangguhkan dulu dan bisa disambung ketika kondisi sudah normal.

“Dari analisis yang dilakukan oleh konsultan, nantinya kita bisa tahu apakah mandor besar itu diperlukan. Padahal sudah ada manajer. Apakah beban kerja pemanen sawit di kebun datar dengan yang kontur lahannya berbukit-bukit harus dibedakan dan sebagainya. Intinya, kami ingin mendapat data akurat dan ilmiah dari kajian ini supaya kita bisa segera eksekusi,” kata Husairi.

Sementara itu, Konsultan dari LPP Yogyakarta, Kesowo dalam pemaparan awalnya menyatakan, akan melakukan analisis secara mendalam. Selain menganalisis data, timnya juga akan melakukan visitasi ke lapangan dan mengambil sample langsung dari sumber aslinya.

Baca Juga  3 Konstituen Dewan Pers di Lampung Bentuk Sekretariat Bersama

“Kami akan bekerja maraton sampai Desember 2018 dan membentuk empat tim. Kami akan mengambil sampel dari sembilan unit yang kami nilai sudah mewakili responden sesuai komoditas dan karakternya,” kata dia.

Sasaran akhir dari analisis beban kerja ini, kata Kesowo, adalah terjadinya keadilan dalam suatu beban kerja karyawan. Sebab, selain tidak tercapai produksi karena kemungkinan ada yang overload maupun underload, juga terjadi kesenjangan subjektif yang berakibat munculnya sentimen pribadi.

“Kalau karyawan pada jabatan yang sama dan pendapatan yang sama tetapi beda beban kerjanya, akan terjadi disharmoni hubungan emosional. Akan terjadi rasa iri, dengki, dan lainnya. Ini tidak sehat untuk relasi dalam suatu perusahaan,” tambah dia. (*Aby)

Berita Terkait

Solusi Banjir Kota Bandar Lampung, Forum DAS Siapkan 1.500 Titik Prioritas
Smart BRT Itera, Model Transportasi Masa Depan Lampung
Baru 50 Persen SPPG di Bandar Lampung Kantongi SLHS
3 Konstituen Dewan Pers di Lampung Bentuk Sekretariat Bersama
Pompa Air di Perum Bukit Beringin Raya Rusak, Kadis Perkim Minta PT Sinar Waluyo Tanggung Jawab
Kwarda Lampung Sambut Pembentukan Racana UIM
Disdikbud Lampung Kembali Gelar UKG
Yuliana Safitri, Kontraktor Perempuan Lampung yang Kini Menjalani Penahanan, Tetap Teguh Menghadapi Proses Hukum

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 00:28 WIB

Pemkab Lampung Selatan Tekankan Sinergi Pusat-Daerah di Hari Otda

Sabtu, 7 Maret 2026 - 20:44 WIB

Kementan Buka Program Pelatihan Petani Muda ke Jepang, Pemuda Lampung Berkesempatan Daftar

Senin, 9 Februari 2026 - 12:24 WIB

HPN 2026, Fatikhatul Khoiriyah: Pers Harus Berani Kawal Demokrasi

Rabu, 28 Januari 2026 - 12:29 WIB

Pemkab Lamsel Raih UHC Award 2026 Kategori Pratama

Selasa, 20 Januari 2026 - 20:23 WIB

Pemprov dan DPRD Lampung Soroti Kepesertaan 89 Ribu BPJS PBI 2026

Senin, 12 Januari 2026 - 15:49 WIB

Pemprov Lampung Perkuat Kendali Inflasi Jelang Ramadan 2026

Rabu, 31 Desember 2025 - 16:18 WIB

Larangan Simbolik Petasan vs Perut Pedagang Kecil yang Berisik

Senin, 22 Desember 2025 - 10:41 WIB

Emado’s Perluas Jaringan, Lampung Jadi Cabang ke-99

Berita Terbaru

Celoteh

Bunda Eva (Memang) Bukan Margaret Thatcher

Jumat, 8 Mei 2026 - 21:53 WIB

Pringsewu

468 Jamaah Haji Pringsewu Resmi Diberangkatkan

Jumat, 8 Mei 2026 - 19:31 WIB