Gelombang kekecewaan tengah menyelimuti dunia pendidikan di Lampung Barat. Dalam sepekan terakhir, mencuat kasus yang mencoreng integritas para pendidik. Puluhan kepala sekolah menjadi korban penipuan oleh oknum yang mengaku sebagai perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Liwa (Netizenku.com): Oknum tersebut menjanjikan anggaran revitalisasi sekolah dengan syarat penyetoran sejumlah uang. Nyatanya, janji itu hanyalah tipu muslihat yang menimbulkan kerugian besar.
Anggota DPRD Lampung Barat dari Partai NasDem, Bambang Kismanto, menanggapi kasus ini dengan nada prihatin sekaligus kritis. Menurutnya, peristiwa tersebut bukan sekadar penipuan biasa, melainkan sinyal adanya kelemahan serius dalam sistem kepemimpinan di tingkat sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bupati harus cepat mengambil langkah. Panggil semua kepala sekolah korban penipuan, gali kronologinya, dan lakukan evaluasi menyeluruh. Masa iya seorang kepala sekolah tidak paham aturan hingga bisa tertipu seperti ini?” tegas Bambang.
Ia menilai kasus ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menyeret nama Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) yang seharusnya menjadi pilar koordinasi dan profesionalitas. Karena itu, ia menekankan pemerintah daerah tidak boleh berhenti hanya pada klarifikasi.
Bambang berpendapat Bupati Parosil Mabsus harus melakukan evaluasi ketat terhadap para kepala sekolah dan K3S yang dinilai lalai, baik dalam memahami regulasi maupun dalam memverifikasi informasi terkait program pemerintah. Kelalaian tersebut, menurutnya, menunjukkan lemahnya literasi kebijakan dan kepemimpinan yang semestinya tidak terjadi pada pejabat pendidikan.
“Jika kepala sekolah saja mudah terjebak janji seperti itu, berarti ada yang perlu dibenahi. Kepemimpinan mereka harus ditinjau ulang. Begitu juga dengan K3S, jangan sampai wadah itu justru menjadi celah munculnya kasus serupa,” ujarnya.
Bambang juga menyarankan agar Pemkab Lampung Barat memperkuat sistem informasi internal, meningkatkan pelatihan regulasi bagi kepala sekolah, serta membuat SOP komunikasi resmi terkait program pusat agar tidak mudah dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab.
Ia berharap dengan pengawasan dan evaluasi yang tegas, dunia pendidikan Lampung Barat dapat kembali pulih dan dipercaya publik. “Ini waktunya pembenahan serius. Pendidikan tidak boleh dikelola dengan lengah. Integritas pemimpin sekolah adalah garda terdepan,” tutupnya. (*)
