Bandarlampung (Netizenku.com): Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kota Bandarlampung, Asep Setiawan, mengingatkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara tetap menjaga integritas hingga masa tugas berakhir atau pasangan calon terpilih dilantik.
Pengawas TPS akan mengakhiri masa tugasnya tujuh hari setelah hari pemungutan dan penghitungan suara Pilwakot Bandarlampung, 9 Desember.
Asep Setiawan menegaskan hal tersebut karena tak jarang Pengawas TPS yang telah habis masa tugasnya kerap diminta menjadi saksi oleh pasangan calon yang akan melakukan gugatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi (MK).
\”Jika nanti mereka bersaksi untuk salah satu calon, maka itu menjadi sebuah catatan. Cacat mereka nanti, enggak bisa lagi mendaftar sebagai pengawas karena integritas dan netralitas mereka tidak terjaga,\” kata Asep saat dihubungi, Minggu (15/11).
Pengawas TPS akan mengawasi dan mencatat jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS; mulai dari TPS dibuka, jalannya protokol kesehatan, hingga mendokumentasikan hasil pemungutan suara.
\”Kita arahkan mereka, jangan sampai data yang mereka miliki hilang, karena yang tahu persis kejadian di TPS adalah Pengawas TPS,\” ujar dia.
\”Jangan sampai pula mereka nanti mematikan handphone begitu dianggap sudah selesai masa kerjanya, mereka menghilang dan susah dihubungi,\” lanjut Asep.
Sementara Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Bandarlampung, Yusni Ilham saat melakukan monitoring pelantikan Pengawas TPS Kecamatan Enggal mengingatkan Pengawas TPS yang telah dilantik untuk mencatat setiap informasi atau laporan masyarakat di TPS dalam Form A.
\”Pengawas TPS seorang diri akan melakukan pengawasan terhadap 500 orang pemilih di TPS. Setiap Pengawas TPS harus pasang mata dan telinga, dan tidak mengabaikan laporan masyarakat, serta berkoordinasi dengan Pengawas Kelurahan,\” kata Yusni.
Dia menjelaskan Form A merupakan kunci bagi Bawaslu apabila ada gugatan dari pihak yang tidak menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara.
\”Kita sepakati suara di TPS sampai ke atas harus sama, tidak ada pengurangan atau penambahan. Ini tanggung jawab kita semua, tunjukkan pada masyarakat bahwa kita berintegritas. Walaupun nanti bukan lagi Pengawas TPS, sebelum calon terpilih dilantik, teman-teman akan dianggap orang sebagai Pengawas TPS,\” ujar dia.
Untuk itu Yusni mengingatkan agar Pengawas TPS tidak tergiur akan janji-janji yang disampaikan pasangan calon ketika diminta menjadi saksi.
\”Pengawas TPS merupakan adhoc, masa jabatannya terbatas. Sementara kalau ada gugatan di MK, jangan karena sudah habis masa jabatan, mau menjadi saksi dari pihak calon. Harus tetap menjaga integritas,\” tegas dia. (Josua)
