Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya meningkatkan dan memperluas pasar hasil pertanian dan peternakan ke Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Langkah ini sebagai upaya memperkuat posisi Lampung sebagai lumbung pangan nasional sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
Jakarta (Netizenku.com): Langkah itu diwujudkan melalui penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) strategis antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/4/2025). Kerja sama ini memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui transformasi digital dan penguatan ketahanan pangan.
Penandatanganan ini menjadi tonggak awal kolaborasi dua provinsi dengan karakteristik ekonomi dan geografis yang saling melengkapi.Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan kerja sama ini bukan hanya seremoni administratif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melainkan langkah konkret untuk mempercepat transformasi pelayanan publik di Provinsi Lampung. Salah satu sorotan utama adalah adopsi aplikasi Super-APP JAKI (Jakarta Kini) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terbukti sukses menjadi asisten digital warga ibu kota.
“Kami tidak ingin berjalan pelan-pelan sambil meraba-raba. Kami ingin belajar dari yang jatuh-bangun, yang sudah diuji sistemnya, dan terbukti diterima warga,” tegas Gubernur Mirza.
Langkah ini sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2025–2030, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” dengan fokus utama pada pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif. Kerja sama pada pembangunan aplikasi JAKI menurut Gubernur Mirza dapat menjadi entry point kolaborasi yang lebih luas.
Data dari Dinas Kominfotik DKI Jakarta menunjukkan bahwa per Januari 2025, aplikasi ini digunakan oleh lebih dari 6,8 juta pengguna aktif, mencatat lebih dari 20 juta interaksi layanan publik setiap bulannya. Efektivitas dan jangkauannya inilah yang mendorong Provinsi Lampung untuk mengadopsinya dalam format yang disesuaikan dengan konteks lokal.
Tingkatkan Pasar Pangan Lampung
Kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada sektor digital. Gubernur Mirza secara tegas menyebut potensi besar Lampung sebagai lumbung pangan nasional, dengan kontribusi signifikan terhadap pasokan beras (nomor lima nasional), jagung (nomor tiga nasional), singkong (nomor satu nasional), daging ayam (nomor tiga nasional), pisang (nomor satu nasional), dan nanas (nomor satu nasional).
Di sisi lain, DKI Jakarta sebagai wilayah konsumen terbesar dengan lebih dari 11 juta penduduk memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan luar daerah.
“Sektor ketahanan pangan merupakan yang sangat potensial dan saling menguntungkan, bayangkan jika sistem logistik, distribusi, dan tata niaga pangan antara Lampung dan Jakarta bisa kita kelola secara terintegrasi, efisien, dan digital. Kita bukan hanya menyejahterakan petani dan pelaku usaha kecil di Lampung, tetapi juga menjamin pasokan pangan berkualitas dan harga terjangkau bagi warga Jakarta,” ungkap Gubernur Mirza.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan JAKI versi Lampung. Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah DK Jakarta terbuka untuk kolaborasi lebih lanjut, termasuk investasi langsung melalui BUMD Jakarta di sektor pertanian Lampung.
“Kami tidak hanya ingin menerima produk dari Lampung. Kami ingin menjadi bagian dari rantai nilai produksinya, bahkan membangun bersama di Lampung. Ini bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan desentralisasi bisnis,” ujar Pramono.
Pramono menambahkan bahwa momentum mudik Lebaran 2025 memberikan pelajaran penting tentang perlunya memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta. Dengan membuka jalur investasi dan kerja sama langsung ke Lampung, Jakarta juga akan berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih merata.
Dengan kerja sama dua provinsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak besar kepada masyarakat. Terlaksananya kerja sama ini juga diperkirakan dapat menurunkan biaya logistik antarprovinsi hingga 18% (data BPS 2023).
Kemudian, meningkatkan akses pasar bagi lebih dari 120 ribu petani dan pelaku UMKM di Lampung, Meningkatkan kepuasan layanan publik melalui digitalisasi yang terstandarisasi. Lalu, mempercepat transformasi ekonomi digital di wilayah Lampung.
Kesepakatan ini menjadi bukti kolaborasi antardaerah bukan sekadar retorika. Tetapi instrumen nyata untuk menjawab tantangan ketimpangan layanan dan distribusi ekonomi antarwilayah. “Semua untung, semua tumbuh, dan rakyat kita menjadi pemenangnya,” tutup Gubernur Rahmat Mirzani Djausal. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
