Partai Politik Harus Berbenah Manfaatkan Bonus Demografi

Redaksi

Sabtu, 23 Oktober 2021 - 13:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Hertanto Ph.D menjadi narasumber dalam acara Bawaslu Bandarlampung di Hotel Arnes, Rabu (20/10). Foto: Netizenku.com

Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Hertanto Ph.D menjadi narasumber dalam acara Bawaslu Bandarlampung di Hotel Arnes, Rabu (20/10). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Partai politik dituntut berbenah melakukan regenerasi kepemimpinan dengan memanfaatkan bonus demografi.

Regenerasi kepemimpinan ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada partai politik.

Hasil survei nasional yang dilakukan Indikator terhadap 1.200 responden pada 17-21 September 2021 menemukan tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik di bawah 50 persen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berikut hasil survei Indikator terhadap sembilan lembaga:

1. Tentara Nasional Indonesia (90)
2. Presiden (82)
3. Kepolisian Republik Indonesia (71)
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (65)
5. Kejaksaan (61)
6. Majelis Permuyawaratan Rakyat (57)
7. Dewan Perwakilan Daerah (52)
8. Dewan Perwakilan Rakyat (50)
9. Partai Politik (48).

Salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepercayaan pada partai politik adalah banyaknya politisi yang menjadi pelaku korupsi.

Berdasarkan catatan KPK RI sepanjang 2004 hingga Januari 2021, ada 417 politisi yang menjadi pelaku korupsi. Terdiri dari Anggota DPR/DPRD (274), Gubernur (21), dan Wali Kota/Bupati/Wakil (122) orang.

Baca Juga: Apakah Demokrasi Melahirkan Koruptor?

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 00:28 WIB

Pemkab Lampung Selatan Tekankan Sinergi Pusat-Daerah di Hari Otda

Sabtu, 7 Maret 2026 - 20:44 WIB

Kementan Buka Program Pelatihan Petani Muda ke Jepang, Pemuda Lampung Berkesempatan Daftar

Senin, 9 Februari 2026 - 12:24 WIB

HPN 2026, Fatikhatul Khoiriyah: Pers Harus Berani Kawal Demokrasi

Rabu, 28 Januari 2026 - 12:29 WIB

Pemkab Lamsel Raih UHC Award 2026 Kategori Pratama

Selasa, 20 Januari 2026 - 20:23 WIB

Pemprov dan DPRD Lampung Soroti Kepesertaan 89 Ribu BPJS PBI 2026

Senin, 12 Januari 2026 - 15:49 WIB

Pemprov Lampung Perkuat Kendali Inflasi Jelang Ramadan 2026

Rabu, 31 Desember 2025 - 16:18 WIB

Larangan Simbolik Petasan vs Perut Pedagang Kecil yang Berisik

Senin, 22 Desember 2025 - 10:41 WIB

Emado’s Perluas Jaringan, Lampung Jadi Cabang ke-99

Berita Terbaru

Celoteh

Bunda Eva (Memang) Bukan Margaret Thatcher

Jumat, 8 Mei 2026 - 21:53 WIB

Pringsewu

468 Jamaah Haji Pringsewu Resmi Diberangkatkan

Jumat, 8 Mei 2026 - 19:31 WIB