Partai Politik Harus Berbenah Manfaatkan Bonus Demografi

Redaksi

Sabtu, 23 Oktober 2021 - 13:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Hertanto Ph.D menjadi narasumber dalam acara Bawaslu Bandarlampung di Hotel Arnes, Rabu (20/10). Foto: Netizenku.com

Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Hertanto Ph.D menjadi narasumber dalam acara Bawaslu Bandarlampung di Hotel Arnes, Rabu (20/10). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Partai politik dituntut berbenah melakukan regenerasi kepemimpinan dengan memanfaatkan bonus demografi.

Regenerasi kepemimpinan ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada partai politik.

Hasil survei nasional yang dilakukan Indikator terhadap 1.200 responden pada 17-21 September 2021 menemukan tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik di bawah 50 persen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berikut hasil survei Indikator terhadap sembilan lembaga:

1. Tentara Nasional Indonesia (90)
2. Presiden (82)
3. Kepolisian Republik Indonesia (71)
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (65)
5. Kejaksaan (61)
6. Majelis Permuyawaratan Rakyat (57)
7. Dewan Perwakilan Daerah (52)
8. Dewan Perwakilan Rakyat (50)
9. Partai Politik (48).

Baca Juga  Kekuasaan dalam Dunia Fiksi

Salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepercayaan pada partai politik adalah banyaknya politisi yang menjadi pelaku korupsi.

Berdasarkan catatan KPK RI sepanjang 2004 hingga Januari 2021, ada 417 politisi yang menjadi pelaku korupsi. Terdiri dari Anggota DPR/DPRD (274), Gubernur (21), dan Wali Kota/Bupati/Wakil (122) orang.

Baca Juga: Apakah Demokrasi Melahirkan Koruptor?

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Selasa, 13 Januari 2026 - 13:28 WIB

DPRD Lampung, Jangan Klaim Wisata Besar Jika Tak Berdampak ke PAD

Selasa, 13 Januari 2026 - 12:24 WIB

Komisi V DPRD Lampung Dukung Pergub Perlindungan Guru

Senin, 12 Januari 2026 - 20:04 WIB

Mirzani Tekankan Bank Lampung Harus Berdampak bagi Ekonomi Daerah

Senin, 12 Januari 2026 - 16:57 WIB

Warga Way Dadi Desak Penyelesaian Lahan dalam RDP DPRD Lampung

Jumat, 9 Januari 2026 - 20:52 WIB

KETUM JPPN MENGHIMBAU PEMERINTAH UNTUK MEMBELI HASIL PANEN JAGUNG PETANI SESUAI HPP

Jumat, 9 Januari 2026 - 17:42 WIB

Wagub Jihan Apresiasi Penggalangan Bumbung Kemanusiaan Pramuka Lampung

Kamis, 8 Januari 2026 - 10:42 WIB

Komisi V DPRD Lampung Dukung Inisiatif Perda Anti LGBT

Rabu, 7 Januari 2026 - 11:59 WIB

Gubernur Lampung Tutup AI Ideathon 2025, Lahirkan Inovasi untuk Desa

Berita Terbaru

Lampung

Komisi V DPRD Lampung Dukung Pergub Perlindungan Guru

Selasa, 13 Jan 2026 - 12:24 WIB