Organisasi Masyarakat Sipil Minim Pengawasan Partisipatif

Redaksi

Senin, 18 Oktober 2021 - 20:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bakal Calon Wali Kota Bandarlampung jalur perseorangan, Ike Edwin, memperlihatkan bukti dokumentasi kepada Anggota Bawaslu Bandarlampung dalam rapat pleno KPU Kota setempat di Hotel Radisson, Jumat (21/8). Foto: Netizenku.com

Bakal Calon Wali Kota Bandarlampung jalur perseorangan, Ike Edwin, memperlihatkan bukti dokumentasi kepada Anggota Bawaslu Bandarlampung dalam rapat pleno KPU Kota setempat di Hotel Radisson, Jumat (21/8). Foto: Netizenku.com

Menurut Masyukurudin, masyarakat memiliki potensi kuat melakukan pengawasan partisipatif karena potensi pelanggaran di pemilu dan pemilihan dilakukan oleh banyak orang, termasuk aktor-aktor politik, sehingga diperlukan sebuah strategi.

“Orang-orang yang dulu bergerak di organisasi masyarakat sipil di tahun 1999-2004 sekarang daftarnya di Bawaslu. Sebagian lagi, yang mestinya meneruskan gerakan-gerakan masyarakat menjadi aktor politik juga,” kata dia.

Sehingga pada Pemilu dan Pemilihan 2024, lanjut dia, perlu ada konsolidasi dan dukungan yang kuat dari penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara untuk meningkatkan kualitas pemantauan dan pengawasan partisipatif dari organisasi masyarakat sipil.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Koordinator JPPR Lampung Erfan Zain mengatakan JPPR mulai melakukan pengawasan pemilihan di Lampung pada Pilkada Serentak 2020 lalu dengan mencatat hasil pengamatan, mengkaji, memeriksa dengan kesesuaian aturan yang ada, dan menilai benar atau salah serta konsekuensinya.

“Dalam JPPR, pengawasan partisipatif kami anggap sebuah aktifitas yang memastikan proses tahapan pemilu, dengan cara mengumpulkan data dan informasi, serta inventarisasi kasus terkait pelaksanaan pemilu yang dilakukan kelompok masyarakat yang independen dan non partisan,” ujar dia.

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:59 WIB

BPBD Lampung Perkuat Mitigasi, Ratusan Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung

Senin, 16 November 2026 - 21:29 WIB

Kemenag Lampung Usulkan 185 Guru Diangkat PPPK pada 2027

Senin, 16 November 2026 - 17:00 WIB

Hadiri Upacara Adat Hindu di Lamteng, Mirzani Tekankan Pentingnya Toleransi

Senin, 16 November 2026 - 15:56 WIB

Gubernur Lampung Resmikan Masjid Jami Al-Falah Hasil Renovasi di Lampung Tengah

Jumat, 13 November 2026 - 20:14 WIB

Gubernur Lampung Dorong Percepatan Tol Lematang–Panjang

Jumat, 13 November 2026 - 19:20 WIB

Wagub Jihan Tinjau Program Bedah Rumah BSMS di Bandar Lampung

Jumat, 13 November 2026 - 19:01 WIB

Lampung Tuan Rumah Kejuaraan Karate Piala Menhan, 4.000 Peserta Bakal Hadir

Jumat, 13 November 2026 - 18:59 WIB

Resmikan Empat Fasilitas Peternakan, Gubernur Mirza Dorong Protein Hewani Terjangkau

Berita Terbaru

Lampung

Kemenag Lampung Usulkan 185 Guru Diangkat PPPK pada 2027

Senin, 16 Nov 2026 - 21:29 WIB