Organisasi Masyarakat Sipil Minim Pengawasan Partisipatif

Redaksi

Senin, 18 Oktober 2021 - 20:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bakal Calon Wali Kota Bandarlampung jalur perseorangan, Ike Edwin, memperlihatkan bukti dokumentasi kepada Anggota Bawaslu Bandarlampung dalam rapat pleno KPU Kota setempat di Hotel Radisson, Jumat (21/8). Foto: Netizenku.com

Bakal Calon Wali Kota Bandarlampung jalur perseorangan, Ike Edwin, memperlihatkan bukti dokumentasi kepada Anggota Bawaslu Bandarlampung dalam rapat pleno KPU Kota setempat di Hotel Radisson, Jumat (21/8). Foto: Netizenku.com

Sementara di Pilkada Bandarlampung 2020 lalu, terdapat 9 laporan masyarakat yang diregistrasi dan diproses, dengan 13 temuan jajaran pengawas pemilu. Menurut Candrawansah informasi dan laporan yang disampaikan masyarakat masih sangat minim.

“Saking minimnya masukan kepada KPU dan Bawaslu, bahkan hampir tidak ada masyarakat yang memberikan informasi kalau yang bersangkutan belum masuk dalam daftar pemilih. Ketika kampanye juga, sangat minim laporan secara formal ke Bawaslu Bandarlampung, Panwaslu Kecamatan, maupun Panwaslu Kelurahan,” kata Candrawansah.

Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Webinar “Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Menuju Pemilu dan Pemilihan 2024” dengan menghadirkan Tenaga Ahli Bawaslu RI, Masyukurudin Hafidz, dan Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Lampung, Erfan Zain.

Masyukurudin Hafidz mengatakan masyarakat membutuhkan keberanian dan keterampilan untuk turut melakukan pengawasan partisipatif.

“Kalau saya sih mikirnya, satu persen saja dari jumlah pemilih memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keberanian di dalam pengawasan partisipatif, sudah sangat cukup untuk menciptakan pemilu jujur dan adil. Tidak semuanya harus menjadi pengawas partisipatif,” ujar dia.

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:59 WIB

BPBD Lampung Perkuat Mitigasi, Ratusan Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung

Senin, 16 November 2026 - 21:29 WIB

Kemenag Lampung Usulkan 185 Guru Diangkat PPPK pada 2027

Senin, 16 November 2026 - 17:00 WIB

Hadiri Upacara Adat Hindu di Lamteng, Mirzani Tekankan Pentingnya Toleransi

Senin, 16 November 2026 - 15:56 WIB

Gubernur Lampung Resmikan Masjid Jami Al-Falah Hasil Renovasi di Lampung Tengah

Jumat, 13 November 2026 - 20:14 WIB

Gubernur Lampung Dorong Percepatan Tol Lematang–Panjang

Jumat, 13 November 2026 - 19:20 WIB

Wagub Jihan Tinjau Program Bedah Rumah BSMS di Bandar Lampung

Jumat, 13 November 2026 - 19:01 WIB

Lampung Tuan Rumah Kejuaraan Karate Piala Menhan, 4.000 Peserta Bakal Hadir

Jumat, 13 November 2026 - 18:59 WIB

Resmikan Empat Fasilitas Peternakan, Gubernur Mirza Dorong Protein Hewani Terjangkau

Berita Terbaru

Lampung

Kemenag Lampung Usulkan 185 Guru Diangkat PPPK pada 2027

Senin, 16 Nov 2026 - 21:29 WIB