Anggota DPR RI Dapil Lampung I, Mukhlis Basri, kembali menyuarakan aspirasi masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama kementerian mitra kerja Komisi V DPR RI.
Lampung Barat (Netizenku.com): Dalam forum tersebut, ia menyoroti berbagai permasalahan infrastruktur, terutama terkait jalan rusak, abrasi pantai, dan bencana banjir.
Mukhlis mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera menyetujui perubahan status jalan Liwa (Lampung Barat)–OKU Selatan (Sumsel) dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.
“Jalan tersebut menghubungkan Lampung dengan Sumatera Selatan dan kondisinya rusak parah. Karena merupakan penghubung antardaerah, kami harap statusnya ditingkatkan menjadi jalan nasional sekaligus segera diperbaiki,” ujarnya.
Tak hanya itu, Mukhlis juga menyoroti kondisi jalan lintas barat yang menghubungkan Krui (Pesisir Barat) dengan Provinsi Bengkulu. Menurutnya, abrasi pantai telah menggerus hampir setengah badan jalan.
“Kondisinya sangat mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani, jalan ini terancam putus dan dapat membahayakan pemukiman warga. Kami mendesak Kementerian PUPR untuk melakukan penanganan tahun ini juga,” tegasnya.
Politisi yang dikenal dekat dengan rakyat itu juga menyampaikan keluhan delapan kepala daerah di Dapil Lampung I. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat para kepala daerah kesulitan mewujudkan janji politik mereka, khususnya terkait pembangunan infrastruktur jalan.
“APBD seluruh kabupaten di Dapil Lampung I sangat terbatas. Karena itu, kami mendorong Kementerian PUPR untuk membantu melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD), guna mewujudkan jalan mulus sebagai bentuk realisasi janji politik,” ungkapnya.
Selain soal jalan, Mukhlis juga menyoroti persoalan banjir di Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu yang mengganggu pola tanam padi masyarakat. Hal ini, kata dia, berdampak langsung pada ketahanan pangan.
“Masalah banjir di dua kabupaten ini harus menjadi perhatian. Jika masyarakat tidak bisa menanam karena lahan terendam, tentu akan memengaruhi ketahanan pangan nasional,” tandasnya. (*)
