Minyak Curah Dilarang Beredar, Disdag Tunggu Langkah Konkret Pusat

Redaksi

Selasa, 8 Oktober 2019 - 15:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Dikabarkan larangan peredaran minyak curah akan segera diberlakukan mulai 1 Januari 2020 mendatang.

Diketahui larangan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah melindungi konsumen, terutama soal kesehatan.

\”Memang sebagaimana kita ketahui belakangan ini keluar peraturan Mentri Perdangan mengenai minyak curah. Dari peraturan itu kita lihat Januari 2020 tidak dipekerjakan lagi.\” kata Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Bandarlampung, Adiansyah, di rungannya, Selasa (8/10).

Baca Juga  3 Konstituen Dewan Pers di Lampung Bentuk Sekretariat Bersama

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mengenai hal itu, Disdag Bandarlampung saat ini tengah menunggu penetapan regulasi atau langkah-langkah awal yang dilakukan pemerintah pusat dalam penerapan larangan yang telah diterbitkan.

\”Karena ini baru keluar kita menunggu kelanjutannya, dalam artian regulasinya seperti apa.\” ungkapnya.

Menurut Adiansyah, jika pemerintah pusat hingga provinsi telah melakukan langkah awal seperti sosialisasi dan lainnya, tentunya di Bandarlampung sendiri siap menerapkan larangan tersebut.

Baca Juga  Smart BRT Itera, Model Transportasi Masa Depan Lampung

\”Karena kan selain dari pusat ada juga dari provinsi. Nanti jika aturan itu sudah disosialisasikan oleh pusat maka secara bertahap kita juga akan melakukannya.\” bebernya.

Meski demikian berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2018 disebutkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah sebesar Rp10.500 per liter.

Setelah kebijakan pelarangan berlaku, maka HET untuk minyak curah pun tak berlaku. Nantinya, minyak goreng curah yang dikemas tersebut mengacu pada HET Rp11.000 per liter.

Baca Juga  Solusi Banjir Kota Bandar Lampung, Forum DAS Siapkan 1.500 Titik Prioritas

Peraturan Menteri Perdagangan tersebut telah dibuat pada 2014 dan akan diberlakukan pada 1 April 2017. Namun, penerapan sempat mengalami penundaan selama dua tahun lantaran kurang siapnya produsen dalam menyetujui unit pengemasan. (Adi)

Berita Terkait

Solusi Banjir Kota Bandar Lampung, Forum DAS Siapkan 1.500 Titik Prioritas
Smart BRT Itera, Model Transportasi Masa Depan Lampung
Baru 50 Persen SPPG di Bandar Lampung Kantongi SLHS
3 Konstituen Dewan Pers di Lampung Bentuk Sekretariat Bersama
Pompa Air di Perum Bukit Beringin Raya Rusak, Kadis Perkim Minta PT Sinar Waluyo Tanggung Jawab
Kwarda Lampung Sambut Pembentukan Racana UIM
Disdikbud Lampung Kembali Gelar UKG
Yuliana Safitri, Kontraktor Perempuan Lampung yang Kini Menjalani Penahanan, Tetap Teguh Menghadapi Proses Hukum

Berita Terkait

Selasa, 12 Mei 2026 - 19:56 WIB

DPRD Lampung Soroti Pengawasan Lapak Kurban Musiman Jelang Iduladha

Selasa, 12 Mei 2026 - 19:14 WIB

Korban TPPO Dipulangkan, Dewi Mayang Suri Djausal Apresiasi Polda Lampung

Selasa, 12 Mei 2026 - 16:42 WIB

DPRD Lampung Dukung Proyek PSEL, Ubah 1.100 Ton Sampah Jadi Energi Listrik

Selasa, 12 Mei 2026 - 10:12 WIB

MBG Lampung 2026 Diprediksi Datangkan Rp12 Triliun

Senin, 11 Mei 2026 - 20:25 WIB

DPRD Lampung Siapkan Raperda Urban Farming

Senin, 11 Mei 2026 - 20:19 WIB

Gubernur Mirza Kawal Percepatan PSEL Lampung Raya

Senin, 11 Mei 2026 - 15:27 WIB

DPRD Lampung Dorong Polda Lampung Perketat Pengamanan Wilayah

Jumat, 8 Mei 2026 - 22:03 WIB

Giri Akbar, Kunjungan Wapres Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah

Berita Terbaru

Tulang Bawang Barat

Wabup Nadirsyah Lantik 30 Pejabat Tubaba, Tekankan Capaian Target Program.

Selasa, 12 Mei 2026 - 19:44 WIB

Tulang Bawang Barat

Tubaba Q Sehat, Jemput Bola Layanan Kesehatan Gratis di 16 Titik

Selasa, 12 Mei 2026 - 19:39 WIB

Tulang Bawang Barat

Inovasi JLABAT, Warga Tubaba Antusias Borong Motor dan HP Murah di Kejari

Selasa, 12 Mei 2026 - 19:27 WIB