Mendagri Ajak Pjs Gubernur Perangi Politik Uang

Redaksi

Selasa, 13 Februari 2018 - 10:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Didik Suprayitno, yang dikukuhkan sebagai penjabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung.

Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Didik Suprayitno, yang dikukuhkan sebagai penjabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung.

Bandarlampung (Netizenku): Ada yang menarik saat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara resmi mengukuhkan Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Didik Suprayitno sebagai penjabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung. Tjahjo mengajak Didik untuk bersama memerangi politik uang dan politisasi yang salah.

Pada acara pengukuhan penjabat sementara Gubernur Lampung yang dilaksanakan di Sasana Bhakti Praja Gedung C, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, itu Mendagri menegaskan, kedua hal tersebut merupakan racun demokrasi yang harus diberantas. Sebab dapat merusak peradaban demokrasi dan merusak sendi kenegaraan yang bermartabat. \”Jadi harus kita lawan bersama,\” jelas Tjahjo, Selasa (13/2/2018).

Dirinya juga mengingatkan komitmen pemerintah, khususnya KPU dan Kapolri, untuk mencegah politik uang dan politisasi yang salah. Mendagri juga menegaskan, sebagai Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno harus segera berkoordinasi dengan Forkopimda, khususnya dengan Kapolda Lampung dan BIN untuk menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan dalam menghadapi pilkada.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

\”Ajak seluruh jajaran dan staf Pemerintah Daerah Lampung untuk mengkonsolidasikan terciptanya iklim sejuk dalam melaksanakan pilkada dengan baik, serta mem-backup Panwaslu dalam pelaksanaan Pilkada di Lampung,\” pesan Tjahjo Kumolo. (Rls/NK)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 17:56 WIB

Demokrat Lampung Siapkan Muscab, Edy Irawan Bidik Kursi Pimpinan DPRD

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 16:38 WIB

Gubernur Lampung Fokus Tangani Karhutla TNWK, Lima Hektare Dipadamkan per Hari

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 15:12 WIB

Tim Mini Soccer PWI Lampung Menang 7-1 dalam Tiga Laga Trofeo

Jumat, 23 Oktober 2026 - 19:52 WIB

RSUDAM Lampung Pertama Kali Lakukan Tindakan Neurointervensi DSA

Kamis, 22 Oktober 2026 - 19:22 WIB

Hadiri Wisuda ke-76 UBL, Gubernur Mirza Titip Pesan Kepada 539 Lulusan untuk Bangun Lampung

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:45 WIB

Jihan Nurlela Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Presiden Prabowo Salurkan Kredit Produktif Rp53,15 Triliun

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:26 WIB

Pemprov Lampung Arahkan APBD 2027 untuk Hilirisasi dan Pemerataan Pembangunan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:22 WIB

Gubernur Lampung Dorong Hilirisasi Pertanian Berbasis Desa, Bed Dryer Hasilkan Nilai Tambah

Berita Terbaru