Bupati Tubaba Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Penguatan Fiskal dan Tata Kelola Daerah

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, terus mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah agar mampu mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen tersebut diperkuat melalui keikutsertaan Bupati Tubaba, Ir. Novriwan Jaya, S.P., dalam forum Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama pemerintah pusat, asosiasi pemerintah daerah, serta kepala daerah se-Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (30/7/2026).

Tulang Bawang Barat (Netizenku.com): Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan tata kelola pemerintahan daerah, sistem remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta kebijakan fiskal daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Dalam forum itu, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi dan revisi secara menyeluruh terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 dan PP Nomor 69 Tahun 2010.

Langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan sistem remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih adil, proporsional, serta mempertimbangkan capaian kinerja dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Selain membahas sistem remunerasi, Komisi II DPR RI juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap formula, alokasi, mekanisme perhitungan, dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH).

Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dukungan yang lebih optimal bagi daerah, khususnya wilayah penghasil sumber daya alam dan komoditas strategis, daerah perbatasan, kepulauan, daerah tertinggal, serta daerah dengan kapasitas fiskal rendah.

Komisi II DPR RI juga meminta pemerintah segera menyalurkan alokasi kurang bayar DBH kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota secara bertahap serta tepat waktu pada tahun 2026.

Penyaluran tersebut dinilai penting untuk mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan daerah, mulai dari belanja pegawai, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerapan digitalisasi sistem pendapatan, pengelolaan aset daerah secara produktif, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengembangan potensi unggulan daerah, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Keikutsertaan Bupati Tubaba, Novriwan Jaya, dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Tubaba dalam memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya dalam memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Melalui sinergi ini, kami berharap kebijakan yang dihasilkan dapat mendukung pembangunan yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” singkatnya.(*)

Editor : Arie