DPRD Provinsi Lampung memastikan pembahasan Perubahan APBD 2026 dan penyusunan APBD 2027 akan mengedepankan efisiensi anggaran. Belanja yang dinilai tidak mendesak, seperti rapat di hotel, konsumsi kegiatan, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK), akan dievaluasi dan berpotensi dipangkas.
Lampung (Netizenku.com): Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar mengatakan efisiensi diperlukan menyusul kondisi ruang fiskal daerah yang terbatas. Meski demikian, kebijakan tersebut tidak boleh mengurangi program dan pelayanan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Hal itu disampaikan Giri seusai rapat koordinasi DPRD bersama Pemerintah Provinsi Lampung terkait pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Selasa (28/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Fiskal kita terbatas. Karena itu, kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pembahasan APBD Perubahan maupun APBD 2027,” kata Giri.
Menurut Giri, evaluasi terhadap setiap mata anggaran nantinya dilakukan secara teknis oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, DPRD dan Pemprov Lampung telah memiliki komitmen yang sama untuk mengurangi hingga menghapus belanja yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik.
Ia menyebut sejumlah pengeluaran, seperti rapat di hotel, konsumsi kegiatan yang tidak mendesak, serta belanja ATK, menjadi bagian yang akan dievaluasi. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan surat edaran pemerintah terkait efisiensi belanja daerah.
“Item-item yang dirasa tidak diperlukan bisa dikurangi. Mudah-mudahan APBD Perubahan dan APBD 2027 menjadi APBD yang lebih berkualitas bagi Provinsi Lampung,” ujarnya.
Giri juga menyinggung arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Karena itu, setiap pos belanja perlu dikaji kembali agar APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan penyusunan KUA-PPAS berjalan sesuai regulasi dengan tetap mengedepankan prinsip kepatutan, kewajaran, dan efisiensi.
“Alhamdulillah DPRD juga mengingatkan agar penyusunan APBD benar-benar tepat sasaran, tanpa mengurangi kebutuhan masyarakat yang memang harus dipenuhi,” kata Marindo.
Menurut Marindo, kondisi ekonomi nasional dan dinamika geopolitik global juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi dalam penyusunan APBD. Pemerintah daerah harus menyiapkan sejumlah skenario apabila kemampuan fiskal mengalami penurunan hingga akhir tahun anggaran.
Karena itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta melakukan pengelolaan arus kas dan manajemen keuangan secara hati-hati agar seluruh kebutuhan prioritas tetap dapat dipenuhi.
Marindo memastikan belanja wajib dan belanja mengikat tetap menjadi prioritas. Di antaranya gaji pegawai, pembayaran listrik, telepon, serta berbagai kewajiban dasar pemerintah lainnya yang harus dipastikan aman hingga akhir tahun anggaran.(*)
