Mendagri Ajak Pjs Gubernur Perangi Politik Uang

Redaksi

Selasa, 13 Februari 2018 - 10:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Didik Suprayitno, yang dikukuhkan sebagai penjabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung.

Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Didik Suprayitno, yang dikukuhkan sebagai penjabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung.

Bandarlampung (Netizenku): Ada yang menarik saat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara resmi mengukuhkan Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Didik Suprayitno sebagai penjabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung. Tjahjo mengajak Didik untuk bersama memerangi politik uang dan politisasi yang salah.

Pada acara pengukuhan penjabat sementara Gubernur Lampung yang dilaksanakan di Sasana Bhakti Praja Gedung C, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, itu Mendagri menegaskan, kedua hal tersebut merupakan racun demokrasi yang harus diberantas. Sebab dapat merusak peradaban demokrasi dan merusak sendi kenegaraan yang bermartabat. \”Jadi harus kita lawan bersama,\” jelas Tjahjo, Selasa (13/2/2018).

Dirinya juga mengingatkan komitmen pemerintah, khususnya KPU dan Kapolri, untuk mencegah politik uang dan politisasi yang salah. Mendagri juga menegaskan, sebagai Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno harus segera berkoordinasi dengan Forkopimda, khususnya dengan Kapolda Lampung dan BIN untuk menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan dalam menghadapi pilkada.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

\”Ajak seluruh jajaran dan staf Pemerintah Daerah Lampung untuk mengkonsolidasikan terciptanya iklim sejuk dalam melaksanakan pilkada dengan baik, serta mem-backup Panwaslu dalam pelaksanaan Pilkada di Lampung,\” pesan Tjahjo Kumolo. (Rls/NK)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Selasa, 10 Februari 2026 - 23:27 WIB

Gubernur Mirza Pimpin HLM TPID Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadhan

Selasa, 10 Februari 2026 - 23:07 WIB

Pemprov Lampung Siapkan Percepatan Pembangunan Jalan Provinsi di 2026

Selasa, 10 Februari 2026 - 15:59 WIB

Kostiana Dorong Digitalisasi UMKM di Peringatan HUT ke-51 IWAPI Lampung

Selasa, 10 Februari 2026 - 13:20 WIB

Yusnadi, Jembatan Kali Pasir Segera Dibangun, Ada Solusi Sementara

Senin, 9 Februari 2026 - 23:55 WIB

Pemprov Lampung Raih Opini Kualitas Tertinggi Ombudsman RI

Senin, 9 Februari 2026 - 19:06 WIB

Andi Robi Diperiksa BK DPRD Lampung Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Senin, 9 Februari 2026 - 15:04 WIB

HPN 2026, Kostiana Ajak Pers Adaptif Hadapi Era Digital ‎

Senin, 9 Februari 2026 - 14:20 WIB

DPRD Lampung Tekankan Peran Strategis Pertanian dalam Pertumbuhan Ekonomi

Berita Terbaru

Lampung

Pemprov Lampung Raih Opini Kualitas Tertinggi Ombudsman RI

Senin, 9 Feb 2026 - 23:55 WIB