Bandarlampung (Netizenku.com): Praktik money Politic di Pilgub Lampung lalu, merusak nilai demokrasi di Lampung.
Hal ini tentunya membuat miris bahkan muak sebagian besar pihak maupun masyarakat yang mengikuti proses ajang pemilihan lima tahunan tersebut.
Seperti halnya diungkapkan Kepala Kesbangpol Lampung, Irwan S. Marpaung yang mengaku terenyuh sekaligus muak menyimak Pilgub Lampung 2018. Sebab, dengan adanya money politik, penanganan konflik sosial Pilkada di Lampung melorot ke peringkat tiga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Saya muak. Kita jangan mengelabui, membohongi, diri sendiri tentang apa yang terjadi pada Pilgub Lampung,” ucapnya, saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Tim Pansus DPRD Lampung, Rabu (18/7).
Dalam kesempatan itu, Irwan juga menunjukkan kaos yang dipakainya saat deklarasi pilkada damai lalu bersama para paslon kepada pansus politik uang DPRD Lampung.
”Pada saat itu, saya bangga melihat semangat para paslon berkomitmen untuk menciptakan pilkada damai. Namun, kenyataannya, pilkada jadi polemik berkepanjangan seperti ini,” ucap dia, prihatin.
Irwan mengutip pernyataan pansus dan tim ahlinya, Eddy Rifai dan Ari Damastuti, habis uang negara, pengaduan dimana-mana, video yang viral kok gak ada eksyen Bawaslu Lampung.
Dia mengaku sempat muak ikut rapat penyelenggara pilkada. Irwan mengumpamakan pelaksanaan Pilgub Lampung 2018 seharusnya seperti kebanggaannya melihat wasit Piala Dunia antara Perancis versus Kroasia. Wasit memutuskan setelah melihat dari semua sudut.
![\"\"](\"http://netizenku.com/wp/assets/uploads/2018/07/IMG-20180718-WA0022-700x466.jpg\")
Sementara itu, Ketua Tim Pansus DPRD Lampung, Mingrum Gumay, mengatakan akan mengumpulkan hasil laporan dari Kesbangpol terkait Pilgub Lampung. \”Kita hanya mendengar hasil penyampaian dan pandangan dari Kesbangpol terkait Pilgub Lampung. Tentunya, ini akan kita pelajari dahulu,\” ucap dia.
Untuk langkah selanjutnya, kata Mingrum, pihaknya bakal memanggil aparat kepolisian dalam hal ini Polda Lampung, Kejaksaan maupun BPK RI untuk menagudit keuangan lembaga penyelenggara Pemilu. (Red)
