Bandarlampung (Netizenku.com): Mahkamah Agung (MA) RI memutuskan upaya hukum luar biasa yang diajukan Yusuf Kohar, Nomor Perkara: 2 PK/PAP/2021, dinyatakan NO atau \”Niet Ontvaarkelijk Verklaard\’ yang artinya permohonan tidak diterima.
Yusuf Kohar melalui kuasa hukumnya Yopi Hendro mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan MA yang menganulir keputusan KPU Kota Bandarlampung yang mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 3 Eva Dwiana-Deddy Amarullah yang diusung oleh PDI Perjuangan, Gerindra, dan Nasional Demokrat.
Keputusan itu tertuang dalam dokumen putusan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung bernomor Nomor 1 P/PAP/2021.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
M Yunus selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 3, Eva Dwiana-Deddy Amarullah, saat dihubungi menjelaskan PK tidak dapat diterima berarti eksepsi yang mereka berikan kepada MA diterima.
\”Salah satu eksepsi kita pada waktu itu adalah terkait legal standing. Waktu itu kita jawab bahwa legal standing mereka itu tidak ada karena PK tidak dikenal dalam rezim UU Pilkada,\” kata M Yunus, Selasa (2/3).
Menurut M Yunus, Yusuf Kohar memaksakan diri mengajukan PK padahal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak ada PK.
\”Dia selesai di Putusan MA sesuai pasal 137A ayat 9 UU 10/2016,\” ujar dia.
Namun M Yunus mengaku belum melihat Putusan MA tersebut. Putusan diketahui saat dicek di situs Kepaniteraan MA.
\”Dan memang sudah diputus walaupun tanggal putusannya tidak tertera di situ. Intinya PK mereka tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak diperiksa pokok perkaranya.\”
\”Seharusnya sejak putusan MA kemarin, case closed, kasus sudah ditutup. Tapi biarlah hak warga negara mengajukan upaya hukum luar biasa,\” pungkas dia. (Josua)
