Bandarlampung (Netizenku.com): Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Lampung terus berupaya mewujudkan masyarakat sadar hukum sehingga tercipta masyarakat yang tertib dan bermartabat.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM).
Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto secara resmi membuka Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Tingkat Provinsi Lampung, di Gedung Balai Keratun Lantai III, Senin (8/7/2019)
Lomba KADARKUM ini diikuti 9 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yakni Bandarlampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, Tulangbawang dan Metro
Dengan tema “Kita Tingkatkan Peran Serta Masyarakat Lampung yang Cerdas Hukum dan Berbudaya Hukum,” kegiatan ini diharapkan dapat mengarahkan masyarakat untuk sadar dan mengerti akan produk hukum, tidak sekedar sadar hukum namun yang terpenting pemerintah bisa mendorong masyarakat agar dapat mengimplementasikan kesadaran dalam bentuk yang lebih konkret yakni kepatuhan hukum.
“Kita semua harus merasa ikut bersalah, bila ada masyarakat yang dijatuhi hukum karena tidak tahu perbuatannya melanggar hukum, karena kurangnya sosialisasi aturan hukum ditengah masyarakat,” ujar Pj. Sekda.
Untuk itu, pemerintah secara berkesinambungan perlu mengambil langkah penyuluhan atau pembudayaan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. “Mari kita jadikan lomba ini sebagai momentum untuk memperbaiki kinerja, konsolidasi dan introspeksi dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.”
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Seprizal dalam laporannya mengatakan, Lomba KADARKUM ini sendiri merupakan kegiatan rutin digelar empat tahun sekali. \”Tahun pertama di tingkat desa, tahun kedua di tingkat kabupaten/kota, tahun ketiga tingkat provinsi kemudian tahun keempat akan dilaksanakan di tingkat nasional,\” terangnya.
Lebih lanjut Seprizal menjelaskan, Kanwil Kemenkumham selalu berupaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. \”Kita memang tidak punya point standar bisa disebut sadar hukum, akan tetapi prilaku masyarakat yang mematuhi hukum dapat kita nilai bersama. Karenanya upaya sadar hukum masyarakat ini menjadi tanggung jawab seluruh satker dan masyarakat sendiri,\” tutupnya. (Aby)
