Langgar Protokol Kesehatan, Herman HN Bubarkan Rapid Test KPPS

Redaksi

Jumat, 4 Desember 2020 - 13:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Bandarlampung (Netizenku.com): Wali Kota Bandarlampung Herman HN membubarkan kerumunan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat mengikuti rapid test Covid-19 di Apotek Gemari Tanjungkarang Pusat, Jumat (4/12).

Namun Herman HN mengaku tidak mengetahui jika kerumunan tersebut merupakan KPPS KPU Bandarlampung yang sedang menjalani rapid test.

\”Saya tidak tahu rupanya ditunjuk KPU. Makanya saya bilang enggak boleh (berkerumun), kita harus disiplin protokol kesehatan. Akhirnya kita serahkan ke Puskesmas, gratis,\” kata dia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya Ketua KPU setempat Dedi Triyadi mengatakan pemeriksaan kesehatan tersebut bagi calon pengganti KPPS yang reaktif.

\”Penunjukan pihak ketiga ini, Apotek Gemari, hasil rekomendasi Dinkes dan anggaran rapid ini dari APBN KPU,\” ujar Dedi.

Kepala Dinas Kesehatan Bandarlampung Edwin Rusli membenarkan peristiwa pembubaran terjadi karena kesalahpahaman.

\”Ada kesalahpahaman, sebenarnya kami sudah menyediakan dua tempat; Tanjungkarang dan Way Halim. Tapi mereka tidak paham satu tempat itu,\” kata Edwin.

\"Langgar

Untuk mengantisipasi kerumunan lebih lanjut, Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan meminta para KPPS menjalani rapid test di Puskesmas yang terdekat dengan tempat tinggal mereka.

\”Karena Pak Wali dan saya melihat mereka sangat ramai, itu bisa menimbulkan penyakit kan. Akhirnya kita menyuruh mereka untuk ke seluruh Puskesmas dekat tempat tinggal mereka. Itu fasilitas dari pemerintah kota bagi 1.500-an KPPS,\” tutup Edwin. (Josua)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 15:59 WIB

Jihan Pimpin Rakor Percepatan Eliminasi TBC di Lampung Selatan

Rabu, 24 Juni 2026 - 14:18 WIB

Genjot Roda Ekonomi, DPRD Lampung Desak OPD Percepat Serapan Anggaran 2026

Rabu, 24 Juni 2026 - 12:43 WIB

Setahun Kepengurusan IJP Lampung, Dari Solidaritas Menuju Kontribusi

Selasa, 23 Juni 2026 - 14:25 WIB

Budhi Condrowati Minta Pemprov Lampung Cicil Utang BPJS Rp105 Miliar

Senin, 22 Juni 2026 - 18:29 WIB

Warning Keras Ketua DPRD Lampung, Jangan Main-main dengan Program Makan Bergizi Gratis

Senin, 22 Juni 2026 - 17:28 WIB

APPMBGI Lampung Dikukuhkan, Siap Kawal Program Makan Bergizi Gratis di 15 Kabupaten/Kota

Senin, 22 Juni 2026 - 17:26 WIB

Sekber Lampung Soroti Pihak yang Teriak Paling Kencang Saat MBG Dibenahi

Senin, 22 Juni 2026 - 12:26 WIB

Massa Turun ke Jalan Membawa Pesan Sederhana, Koruptor Masuk Penjara, MBG Tetap Jalan

Berita Terbaru

Pringsewu

Wabup Pringsewu Buka Penetrasi Pasar di Sukoharjo

Selasa, 23 Jun 2026 - 22:53 WIB

Pringsewu

Bupati Pringsewu Bekali Mahasiswa ITERA Jelang KKN 2026

Selasa, 23 Jun 2026 - 22:50 WIB