Langgar Protokol Kesehatan, Herman HN Bubarkan Rapid Test KPPS

Redaksi

Jumat, 4 Desember 2020 - 13:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Bandarlampung (Netizenku.com): Wali Kota Bandarlampung Herman HN membubarkan kerumunan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat mengikuti rapid test Covid-19 di Apotek Gemari Tanjungkarang Pusat, Jumat (4/12).

Namun Herman HN mengaku tidak mengetahui jika kerumunan tersebut merupakan KPPS KPU Bandarlampung yang sedang menjalani rapid test.

\”Saya tidak tahu rupanya ditunjuk KPU. Makanya saya bilang enggak boleh (berkerumun), kita harus disiplin protokol kesehatan. Akhirnya kita serahkan ke Puskesmas, gratis,\” kata dia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya Ketua KPU setempat Dedi Triyadi mengatakan pemeriksaan kesehatan tersebut bagi calon pengganti KPPS yang reaktif.

\”Penunjukan pihak ketiga ini, Apotek Gemari, hasil rekomendasi Dinkes dan anggaran rapid ini dari APBN KPU,\” ujar Dedi.

Kepala Dinas Kesehatan Bandarlampung Edwin Rusli membenarkan peristiwa pembubaran terjadi karena kesalahpahaman.

\”Ada kesalahpahaman, sebenarnya kami sudah menyediakan dua tempat; Tanjungkarang dan Way Halim. Tapi mereka tidak paham satu tempat itu,\” kata Edwin.

\"Langgar

Untuk mengantisipasi kerumunan lebih lanjut, Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan meminta para KPPS menjalani rapid test di Puskesmas yang terdekat dengan tempat tinggal mereka.

\”Karena Pak Wali dan saya melihat mereka sangat ramai, itu bisa menimbulkan penyakit kan. Akhirnya kita menyuruh mereka untuk ke seluruh Puskesmas dekat tempat tinggal mereka. Itu fasilitas dari pemerintah kota bagi 1.500-an KPPS,\” tutup Edwin. (Josua)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 22:54 WIB

Wagub Jihan Targetkan Lampung Jadi Pilot Project Eliminasi TBC Nasional

Jumat, 24 April 2026 - 22:47 WIB

Wagub Lampung Pacu Proyek Sekolah Rakyat Kota Baru Selesai Juni 2026

Jumat, 24 April 2026 - 19:20 WIB

Gubernur Lampung Dorong Penataan Ulang UMKM Lampung, Stop Persaingan Tidak Sehat!

Jumat, 24 April 2026 - 18:56 WIB

Hilirisasi Komoditas, Gubernur Lampung Targetkan Kawasan Industri Way Kanan Beroperasi 2027

Jumat, 24 April 2026 - 15:56 WIB

Pemprov Lampung Segera Terapkan Kebijakan Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Sesuai STNK

Jumat, 24 April 2026 - 11:23 WIB

Sekda Lampung Dukung Program BKKBN, Percepat Penurunan Stunting dan Pembangunan Keluarga Berkualitas

Jumat, 24 April 2026 - 11:16 WIB

Sekda Lampung Marindo Kurniawan Motivasi Lulusan Teknik Unila Hadapi Bonus Demografi dan Tantangan Masa Depan

Jumat, 24 April 2026 - 09:12 WIB

Kunjungan Komisi VII DPR RI ke Lampung, Gubernur Lampung Dorong Industri, UMKM, dan Pariwisata

Berita Terbaru

Standar kesehatan program Makan Bergizi Gratis Bandar Lampung.(ilustrasi: Netizenku)

Bandarlampung

Baru 50 Persen SPPG di Bandar Lampung Kantongi SLHS

Jumat, 24 Apr 2026 - 19:40 WIB