Langgar Protokol Kesehatan, Herman HN Bubarkan Rapid Test KPPS

Redaksi

Jumat, 4 Desember 2020 - 13:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Bandarlampung (Netizenku.com): Wali Kota Bandarlampung Herman HN membubarkan kerumunan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat mengikuti rapid test Covid-19 di Apotek Gemari Tanjungkarang Pusat, Jumat (4/12).

Namun Herman HN mengaku tidak mengetahui jika kerumunan tersebut merupakan KPPS KPU Bandarlampung yang sedang menjalani rapid test.

\”Saya tidak tahu rupanya ditunjuk KPU. Makanya saya bilang enggak boleh (berkerumun), kita harus disiplin protokol kesehatan. Akhirnya kita serahkan ke Puskesmas, gratis,\” kata dia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya Ketua KPU setempat Dedi Triyadi mengatakan pemeriksaan kesehatan tersebut bagi calon pengganti KPPS yang reaktif.

\”Penunjukan pihak ketiga ini, Apotek Gemari, hasil rekomendasi Dinkes dan anggaran rapid ini dari APBN KPU,\” ujar Dedi.

Kepala Dinas Kesehatan Bandarlampung Edwin Rusli membenarkan peristiwa pembubaran terjadi karena kesalahpahaman.

\”Ada kesalahpahaman, sebenarnya kami sudah menyediakan dua tempat; Tanjungkarang dan Way Halim. Tapi mereka tidak paham satu tempat itu,\” kata Edwin.

\"Langgar

Untuk mengantisipasi kerumunan lebih lanjut, Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan meminta para KPPS menjalani rapid test di Puskesmas yang terdekat dengan tempat tinggal mereka.

\”Karena Pak Wali dan saya melihat mereka sangat ramai, itu bisa menimbulkan penyakit kan. Akhirnya kita menyuruh mereka untuk ke seluruh Puskesmas dekat tempat tinggal mereka. Itu fasilitas dari pemerintah kota bagi 1.500-an KPPS,\” tutup Edwin. (Josua)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Selasa, 10 Maret 2026 - 21:48 WIB

Wabup Tubaba Tinjau Lokasi Calon Mako Batalyon TNI AD di Pagar Dewa

Selasa, 10 Maret 2026 - 20:31 WIB

Kejari Tubaba Periksa 30 Saksi Dugaan Penyimpangan Program Revolving Sapi

Rabu, 25 Februari 2026 - 22:31 WIB

Wabup Tubaba Ajak Warga Perkuat Sedekah dan Kepedulian Lingkungan

Sabtu, 21 Februari 2026 - 07:43 WIB

Polisi Ungkap Dua Pelaku Perampokan di Tiyuh Daya Asri Masih Diburu

Jumat, 20 Februari 2026 - 18:43 WIB

Polres Tubaba Tangkap Tiga Perampok di Tiyuh Daya Asri

Senin, 2 Februari 2026 - 20:02 WIB

Forkopimda Tubaba Ikuti Rakornas 2026 di Bogor

Kamis, 29 Januari 2026 - 21:11 WIB

Kecamatan Tumijajar Gelar Musrenbang, Serap Aspirasi Warga untuk Pembangunan

Rabu, 28 Januari 2026 - 21:56 WIB

Pemkab Tubaba Gelar Rakor KMP, Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Berita Terbaru

Pesawaran

Pemkab Pesawaran Gelar Musrenbang RKPD 2027

Sabtu, 14 Mar 2026 - 12:04 WIB

Pesawaran

Bupati Nanda Ikuti Rakor Pengamanan Idul Fitri di Polda Lampung

Sabtu, 14 Mar 2026 - 12:00 WIB