Langgar Netralitas ASN, Khaidarmansyah Disanksi Hukuman Disiplin Sedang

Redaksi

Jumat, 20 November 2020 - 20:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Screenshot Surat Rekomendasi KASN pemberian sanksi bagi Kepala Bappeda Bandarlampung Khaidarmansyah. Foto: Netizenku.com

Screenshot Surat Rekomendasi KASN pemberian sanksi bagi Kepala Bappeda Bandarlampung Khaidarmansyah. Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan (Bappeda) Kota Bandarlampung disanksi Hukuman Disiplin Sedang oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Keputusan KASN tertuang dalam Surat KASN Nomor: R-3606/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN tertanggal 18 November 2020.

Sanksi ini berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 097/K-LA/PM.06.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penerusan Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandarlampung tanggal 25 Oktober 2020 yang diterima KASN pada 5 November 2020.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Khaidarmansyah, ASN dengan jabatan Kepala Bappeda Bandarlampung terbukti meneruskan gambar yang memuat poster Coblos Nomor 3 Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana-Deddy Amarullah, di grup Whatsapp Pengurus Gebu Minang pada Senin (12/10).

Selain memberikan sanksi hukuman disiplin sedang, dalam surat tersebut, KASN merekomendasikan kepada Wali Kota Bandarlampung Herman HN sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan pengawasan dan mengimbau ASN di lingkungan Pemkot tetap menjaga netralitas.

Serta memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melanggar kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN.

KASN berharap Wali Kota segera melaksanakan dan menindaklanjuti surat rekomendasi KASN dalam waktu paling lambat 14 hari sejak surat diterima.

Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Candrawansah saat dikonfirmasi, Jumat (20/11) malam, mengaku belum mengetahui perihal sanksi KASN tersebut.

\”Kita belum menerima, tapi kadang ke Bawaslu Provinsi Lampung dulu, atau pengirimannya lewat pos,\” singkat dia. (Josua)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Selasa, 3 Februari 2026 - 18:21 WIB

Pemprov Lampung Putuskan Bangun Ulang Jembatan Way Bungur

Selasa, 3 Februari 2026 - 16:48 WIB

Lampung Terima 710 Ribu Ton Pupuk Subsidi 2026, DPRD Lampung Pastikan Distribusi Sesuai HET

Selasa, 3 Februari 2026 - 13:21 WIB

Bandar Lampung Bersiap Jadi Tuan Rumah Porprov X 2026

Selasa, 3 Februari 2026 - 12:20 WIB

KONI Lampung Bentuk Panitia Persiapan Porprov X 2026 di Bandar Lampung

Selasa, 3 Februari 2026 - 00:02 WIB

Pemprov Lampung Luruskan Isu Supply–Demand Daging Sapi

Senin, 2 Februari 2026 - 21:18 WIB

Triga Lampung Temui Kemenhan, Bahas Keberlanjutan Lahan Tebu Eks SGC

Senin, 2 Februari 2026 - 17:28 WIB

Kempeskan Ban Mobil Mahasiswa, Anggota DPRD Lampung Terancam Sidang Etik

Senin, 2 Februari 2026 - 13:53 WIB

KONI Lampung Intensif Pantau Atlet Berprestasi Jelang PON 2028 dan Persiapan Tuan Rumah PON 2032

Berita Terbaru

Pringsewu

Pemkab Pringsewu dan BAPANAS Gelar Rakor Satgas Saber Harga

Selasa, 3 Feb 2026 - 19:54 WIB

Lampung

Pemprov Lampung Putuskan Bangun Ulang Jembatan Way Bungur

Selasa, 3 Feb 2026 - 18:21 WIB

Lampung

Bandar Lampung Bersiap Jadi Tuan Rumah Porprov X 2026

Selasa, 3 Feb 2026 - 13:21 WIB