KPU Bandarlampung Usulkan Pindah Pemilih Disertai Surat Tugas

Redaksi

Senin, 23 November 2020 - 22:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Palembang Sumatera Selatan, pada 16-20 November 2020. Foto: Netizenku.com

Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Palembang Sumatera Selatan, pada 16-20 November 2020. Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung mengusulkan kepada KPU RI agar pemilih pindah disertai dengan bukti surat tugas dari perusahaan.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Palembang Sumatera Selatan yang diikuti KPU kabupaten/kota se-Sumatera, pada 16-20 November 2020.

Pertemuan lintas KPU kabupaten/kota tersebut membahas mekanisme penyusunan daftar pemilih tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

DPTb ialah warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). Pemilih kategori ini boleh menggunakan hak pilihnya dengan KTP Elektronik pada pukul 12.00-13.00 WIB.

Sementara DPPh, yaitu para pemilih yang sebenarnya sudah terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) berbeda.

Biasanya mereka yang di rumah sakit dan orang-orang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya, sehingga tidak memungkinkan memilih di lokasi TPS di mana mereka tinggal.

Pemilih kategori ini harus mengurus surat pindah memilih.

Ketua Divisi Program dan Data KPU Bandarlampung, Ika Kartika, mengatakan pindah pemilih harus memiliki alasan yang tepat sebab akan menjadi persoalan kalau semua orang pindah memilih.

\”Kemarin dibahas juga usulan dari tim kami bahwa tidak semua pindah pemilih itu serta merta pindah memilih. Pindah pemilih harus disertai surat tugas tidak hanya disampaikan secara lisan,\” kata Ika di Bandarlampung, Senin (23/11).

Saat ini KPU sedang menunggu Peraturan KPU yang terbaru terkait hal tersebut.

\”Berdasarkan diskusi itu, KPU RI akan mengeluarkan regulasi. Nanti akan diakomodir, kita tinggal menunggu saja,\” ujar dia. (Josua)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 18:14 WIB

Guru PPPK Keluhkan Penempatan, DPRD Lampung Minta Pemerintah Bertindak

Kamis, 16 Juli 2026 - 18:01 WIB

Pemprov Lampung Gelar Nobar Semifinal Piala Dunia, UMKM Ikut Terdongkrak

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:49 WIB

Soroti Hibah Rp35 Miliar untuk Kejati, DPRD Lampung Desak Pemprov Utamakan Kepentingan Masyarakat

Kamis, 16 Juli 2026 - 15:28 WIB

DPRD Lampung, Jalan Mulus Dorong Wisata Lampung Makin Kompetitif

Kamis, 16 Juli 2026 - 14:04 WIB

Komisi II DPRD Lampung Minta Praktik Meracun Ikan dengan Putas Ditindak Tegas

Rabu, 15 Juli 2026 - 15:13 WIB

Warga Bangun Swadaya Jembatan Waykubu, DPRD Lampung Desak Pembangunan Permanen

Selasa, 14 Juli 2026 - 13:07 WIB

Wagub Jihan Lepas Dua Paskibraka Nasional Asal Lampung

Selasa, 14 Juli 2026 - 13:04 WIB

Gubernur Lampung, SDM Kunci Kemajuan Lampung

Berita Terbaru

Pringsewu

Pemkab Pringsewu dan Ainet Gelar Nobar Piala Dunia 2026

Kamis, 16 Jul 2026 - 18:26 WIB

Tulang Bawang Barat

Pemkab Tubaba Targetkan Pendapatan Daerah Rp1,758 Triliun pada 2027

Kamis, 16 Jul 2026 - 18:18 WIB

Tulang Bawang Barat

DPRD Tubaba Terima KUA-PPAS APBD 2027, Pendapatan Diproyeksi Rp1,75 Triliun

Kamis, 16 Jul 2026 - 18:04 WIB