KPU Bandarlampung Telusuri Dugaan Pemotongan Biaya Operasional TPS

Redaksi

Jumat, 11 Desember 2020 - 11:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Simulasi Pungut Hitung Suara di TPS yang berlangsung mulai pukul 07.00 - 15.00 WIB di Sekretariat KPU Kota Bandarlampung, Sabtu (21/11). Foto: Netizenku.com

Simulasi Pungut Hitung Suara di TPS yang berlangsung mulai pukul 07.00 - 15.00 WIB di Sekretariat KPU Kota Bandarlampung, Sabtu (21/11). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): KPU Kota Bandarlampung melakukan penelusuran terkait adanya dugaan pemotongan biaya operasional TPS di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi.

\”Ini lagi kami telusuri ke bawah, PPK dan PPS, kalau pemotongan itu terbukti akan segera kita tindak lanjuti dengan memberikan sanksi dan mengembalikan pemotongan tersebut,\” kata Ketua Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Kota Bandarlampung, Hamami, Jumat (11/12).

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan hal serupa juga terjadi di 126 kelurahan lainnya dimana biaya operasional TPS diatur oleh bendahara di tingkat kelurahan untuk sewa tenda atau tarub, kursi, serta konsumsi makanan dan minuman selama pemungutan suara berlangsung.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

\”Bendahara PPS menurunkan dana itu ke TPS dan laporan pertanggungjawaban dibuatkan oleh TPS. Tapi tidak mengurangi honor KPPS karena kita pisahkan, honor itu beda,\” tegas dia.

Sebanyak 30 TPS di Kelurahan Sukabumi diduga dikenai pemotongan dana TPS sebesar Rp300.000.

Salah seorang petugas KPPS di TPS 14 Sukabumi menuturkan dana per-TPS sebesar Rp7.137.000 dipotong dari kelurahan senilai Rp300.000 dengan rincian sewa tarub, kursi, konsumsi, dan potongan pajak.

\”Bahkan punya TPS 14 karena tidak ada \’susuk\’ (uang kembali) Rp39.000 jadi dipotong Rp339.000. Tapi saya konfirmasi di daerah Jagabaya enggak, makanya kami ini yang di Sukabumi dibodohin,\” sesalnya. (Josua)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 18:27 WIB

Menunggu Evaluasi Kemendagri, Perda WIUP Lampung Siap Atur Pertambangan Rakyat

Kamis, 4 Juni 2026 - 18:14 WIB

Lampung Perkuat Sinergi Tingkatkan Keaktifan Peserta JKN

Kamis, 4 Juni 2026 - 18:08 WIB

Pemprov Lampung Perkuat SAKIP dan Zona Integritas 2026

Kamis, 4 Juni 2026 - 13:45 WIB

Wagub Jihan Nurlela Dorong Kolaborasi Hexahelix Demi Guru Lampung Adaptif Digital

Rabu, 3 Juni 2026 - 21:25 WIB

Bupati Lampung Selatan Dukung Pergantian Kepala BGN, Siap Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

Rabu, 3 Juni 2026 - 16:54 WIB

DPRD Lampung Soroti Rencana Anggaran Rp10 Miliar untuk SMA Siger

Rabu, 3 Juni 2026 - 14:49 WIB

Dewan Pendidikan Ajak Publik Awasi SPMB 2026

Rabu, 3 Juni 2026 - 12:14 WIB

Sekber Siber Pantau MBG Menunggu Penertiban BGN di Lampung

Berita Terbaru

Lampung

Lampung Perkuat Sinergi Tingkatkan Keaktifan Peserta JKN

Kamis, 4 Jun 2026 - 18:14 WIB

Lampung

Pemprov Lampung Perkuat SAKIP dan Zona Integritas 2026

Kamis, 4 Jun 2026 - 18:08 WIB