KPU Bandarlampung Telusuri Dugaan Pemotongan Biaya Operasional TPS

Redaksi

Jumat, 11 Desember 2020 - 11:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Simulasi Pungut Hitung Suara di TPS yang berlangsung mulai pukul 07.00 - 15.00 WIB di Sekretariat KPU Kota Bandarlampung, Sabtu (21/11). Foto: Netizenku.com

Simulasi Pungut Hitung Suara di TPS yang berlangsung mulai pukul 07.00 - 15.00 WIB di Sekretariat KPU Kota Bandarlampung, Sabtu (21/11). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): KPU Kota Bandarlampung melakukan penelusuran terkait adanya dugaan pemotongan biaya operasional TPS di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi.

\”Ini lagi kami telusuri ke bawah, PPK dan PPS, kalau pemotongan itu terbukti akan segera kita tindak lanjuti dengan memberikan sanksi dan mengembalikan pemotongan tersebut,\” kata Ketua Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Kota Bandarlampung, Hamami, Jumat (11/12).

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan hal serupa juga terjadi di 126 kelurahan lainnya dimana biaya operasional TPS diatur oleh bendahara di tingkat kelurahan untuk sewa tenda atau tarub, kursi, serta konsumsi makanan dan minuman selama pemungutan suara berlangsung.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

\”Bendahara PPS menurunkan dana itu ke TPS dan laporan pertanggungjawaban dibuatkan oleh TPS. Tapi tidak mengurangi honor KPPS karena kita pisahkan, honor itu beda,\” tegas dia.

Sebanyak 30 TPS di Kelurahan Sukabumi diduga dikenai pemotongan dana TPS sebesar Rp300.000.

Salah seorang petugas KPPS di TPS 14 Sukabumi menuturkan dana per-TPS sebesar Rp7.137.000 dipotong dari kelurahan senilai Rp300.000 dengan rincian sewa tarub, kursi, konsumsi, dan potongan pajak.

\”Bahkan punya TPS 14 karena tidak ada \’susuk\’ (uang kembali) Rp39.000 jadi dipotong Rp339.000. Tapi saya konfirmasi di daerah Jagabaya enggak, makanya kami ini yang di Sukabumi dibodohin,\” sesalnya. (Josua)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 13:17 WIB

Menelisik Jejak Kaki-Tangan Dadan Cs di MBG Lampung

Rabu, 3 Juni 2026 - 08:19 WIB

Bau Ikan Busuk dari Dapur MBG

Rabu, 27 Mei 2026 - 11:38 WIB

BGN Kelewat Pede, KPK Dengungkan “Tanda Bahaya”

Sabtu, 23 Mei 2026 - 11:39 WIB

Dramaturgi Geleng-Angguk MBG

Jumat, 8 Mei 2026 - 21:53 WIB

Bunda Eva (Memang) Bukan Margaret Thatcher

Kamis, 7 Mei 2026 - 08:55 WIB

Sekber Pantau MBG Lampung, “Nggak Ada Gunanya?”

Rabu, 29 April 2026 - 13:27 WIB

Porsi Menu MBG Lampung Jauh Panggang dari Api

Senin, 27 April 2026 - 10:28 WIB

Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Minta MBG Berlanjut Puluhan Tahun, Gurih ya?

Berita Terbaru

Bandarlampung

Jalan Sehat HUT Bandar Lampung Siapkan Hadiah Rumah dan Mobil

Kamis, 25 Jun 2026 - 13:32 WIB

Lampung Barat

POP III Lampung Barat Jadi Ajang Persiapan Porprov 2026

Kamis, 25 Jun 2026 - 11:55 WIB

Pringsewu

Pagelaran Budaya Semarakkan Hari Bhayangkara ke-80 di Pringsewu

Kamis, 25 Jun 2026 - 11:52 WIB

Pringsewu

DWP Pringsewu Gelar Rakor dan Pelatihan Wirausaha

Kamis, 25 Jun 2026 - 11:50 WIB