KPK Soroti Pajak Parkir Bandara Raden Inten II

Redaksi

Rabu, 7 Agustus 2019 - 19:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Provinsi Lampung masih menjadi sorotan menarik bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Usai menginstruksikan pemprov Lampung agar memungut pajak alat berat, kini giliran pajak parkir bandara yang menjadi bidikan.

Anggota Satgas Koordinator Supervisi dan Pecegahan (Korsupgah) Korwil III KPK, Friesmount Wongso mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi pemungutan pajak parkir Bandara Raden Inten II agar segera dibayarkan.

\”Jadi pihak ketiga yaitu PT. HMA yang mengelola parkir bandara ini beranggapan bahwa sesudah bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan maka tidak lagi menjadi objek pajak, padahal jelas surat dari Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa mereka adalah objek pajak,\” ujarnya saat diwawancara usai kegiatan Media Breafing dengan KPK, di Hotel Novotel, Rabu (7/8).

Baca Juga  Solar Tumpah, Jalan Saleh Raja Kusuma Licin

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Friesmount melanjutkan, berdasarkan pertemuan pertama dengan Satgas Korsupgah KPK, PT. HMA yang dimiliki oleh mantan Asisten I Pemprov Lampung berinisial HS ini sudah menyepakati akan membayar pajak parkir sebesar 30 persen, namun belum dibayarkan hingga saat ini.

\”Terakhir kami dapat update info bahwa perusahaan ini mengajukan penawaran untuk pajak parkirnya hanya sebesar 5 persen saja, dan mengancam akan mundur jika tidak berubah. Bagi kami tidak masalah mau mundur atau bagaimana, yang pasti selama dikelola oleh pihak ketiga maka pajak harus dibayarkan,\” tegasnya.

Baca Juga  Antisipasi Banjir BPBD Perbaiki Drainase di Teluk Betung Selatan

Terkait tindaklanjut yang akan dilakukan Korsupgah KPK, Friesmount mengatakan pihaknya memberikan waktu untuk perusahaan menyelesaikan pembayaran pajak parkir tersebut. \”Jika tidak ada kemauan maka akan kita tindak, baik berupa penyegelan atau hukum lainnya yang sesuai dengan produk hukum yang ada di perpajakan,\” tegasnya.

Friesmount mengakui, selama ini yang menjadi persoalan adalah kelengkapan data, karenanya dalam waktu dekat, Pemerintah Lampung Selatan bekerjasama dengan BPD akan memasang tapping box untuk merekam transaksi yang terjadi di bandara.

Baca Juga  HUT Ke-81 RI, Pemkot Bandar Lampung Gelar Upacara dan Lomba Bersama Forkopimda

\”Dalam waktu dekat konsern kita adalah pemasangan sistem, sehingga data yang kita punya juga komplit,\” tutupnya. (Aby)

Berita Terkait

Gerak Jalan Beregu Pramuka Bandar Lampung Dorong Semangat Kebersamaan
APBD Perubahan Bandar Lampung Disepakati, Pemkot Kejar Realisasi Program dalam Tiga Bulan
Pemkot Bandar Lampung Salurkan Bantuan Beras untuk Warga Terdampak Kemarau
PPM Bandarlampung Gandeng Kodim 0410/KBL Gelar LKBB Tingkat SMP
Bunda Eva Siapkan 5 Sumur Bor untuk Atasi Kekeringan, Tahun Depan Tambah 50 Titik
LVRI, PIVERI, dan PPM Bandar Lampung Gelar Gathering, Rawat Semangat Perjuangan Antargenerasi
HUT Ke-81 RI, Pemkot Bandar Lampung Gelar Upacara dan Lomba Bersama Forkopimda
Eva Dwiana jadi inspektur upacara HUT ke-81 RI

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:27 WIB

IJP Lampung Desak Evaluasi Tim Media Gubernur

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:31 WIB

Inflasi Lampung Terendah di Sumatera, Mikdar Apresiasi Kinerja Gubernur

Rabu, 7 Oktober 2026 - 18:08 WIB

Lampung Catat Inflasi September 0,14 Persen, Terendah di Sumatera

Rabu, 7 Oktober 2026 - 18:05 WIB

Deni Ribowo Apresiasi Penghargaan KPK untuk Pendidikan Antikorupsi Lampung

Rabu, 7 Oktober 2026 - 15:07 WIB

Gubernur Mirza Kukuhkan Kepala BPKP dan Pengurus AAIPI Lampung 2026–2029

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:46 WIB

Gubernur Lampung Instruksikan RSUDAM Berbenah

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:21 WIB

Marindo Lantik Gadriyanto Abung sebagai Kasatpol PP dan Lukman Pura Direktur RSUDAM

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:18 WIB

Pemprov Lampung Dorong Penguatan Kepemimpinan Perempuan melalui Kaderisasi Bandarlampung —

Berita Terbaru

Pringsewu

6.149 SKCK Diterbitkan Polres Pringsewu hingga September 2026

Kamis, 8 Okt 2026 - 20:52 WIB

Lampung Selatan

Bukan karena Anggaran, Gaji PPPK Paruh Waktu Lamsel Tertunda Tunggu SK

Kamis, 8 Okt 2026 - 20:44 WIB

Lampung

IJP Lampung Desak Evaluasi Tim Media Gubernur

Kamis, 8 Okt 2026 - 15:27 WIB