KPK Soroti Pajak Parkir Bandara Raden Inten II

Redaksi

Rabu, 7 Agustus 2019 - 19:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Provinsi Lampung masih menjadi sorotan menarik bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Usai menginstruksikan pemprov Lampung agar memungut pajak alat berat, kini giliran pajak parkir bandara yang menjadi bidikan.

Anggota Satgas Koordinator Supervisi dan Pecegahan (Korsupgah) Korwil III KPK, Friesmount Wongso mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi pemungutan pajak parkir Bandara Raden Inten II agar segera dibayarkan.

\”Jadi pihak ketiga yaitu PT. HMA yang mengelola parkir bandara ini beranggapan bahwa sesudah bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan maka tidak lagi menjadi objek pajak, padahal jelas surat dari Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa mereka adalah objek pajak,\” ujarnya saat diwawancara usai kegiatan Media Breafing dengan KPK, di Hotel Novotel, Rabu (7/8).

Baca Juga  Walikota Balam Terima Penghargaan Dukcapil Hebat

Friesmount melanjutkan, berdasarkan pertemuan pertama dengan Satgas Korsupgah KPK, PT. HMA yang dimiliki oleh mantan Asisten I Pemprov Lampung berinisial HS ini sudah menyepakati akan membayar pajak parkir sebesar 30 persen, namun belum dibayarkan hingga saat ini.

\”Terakhir kami dapat update info bahwa perusahaan ini mengajukan penawaran untuk pajak parkirnya hanya sebesar 5 persen saja, dan mengancam akan mundur jika tidak berubah. Bagi kami tidak masalah mau mundur atau bagaimana, yang pasti selama dikelola oleh pihak ketiga maka pajak harus dibayarkan,\” tegasnya.

Baca Juga  Vaksinasi Mandiri, IDI: Hanya orang kaya yang bisa

Terkait tindaklanjut yang akan dilakukan Korsupgah KPK, Friesmount mengatakan pihaknya memberikan waktu untuk perusahaan menyelesaikan pembayaran pajak parkir tersebut. \”Jika tidak ada kemauan maka akan kita tindak, baik berupa penyegelan atau hukum lainnya yang sesuai dengan produk hukum yang ada di perpajakan,\” tegasnya.

Friesmount mengakui, selama ini yang menjadi persoalan adalah kelengkapan data, karenanya dalam waktu dekat, Pemerintah Lampung Selatan bekerjasama dengan BPD akan memasang tapping box untuk merekam transaksi yang terjadi di bandara.

Baca Juga  Pemira FEBI Menggerus Idealisme dan Cenderung Pragmatis

\”Dalam waktu dekat konsern kita adalah pemasangan sistem, sehingga data yang kita punya juga komplit,\” tutupnya. (Aby)

Berita Terkait

Pihak BRI Diduga Kuat Terlibat Kasus “Kredit Fiktif Gunung Sari”
Walikota Bandarlampung Raih Penghargaan dari Kemenkop UKM
Aprohan Saputra Jabat Plt Ketua IWO Lampung
Pemkot Catat 14.431 NIB terbit
400 Ruas Jalan Lingkungan Diperbaiki, Pemkot Respon Cepat Keluhan
126 Kelurahan Ikuti Lomba Masakan Tradisional Lampung
Yuk Nonton Reloud Yovie &Nuno dan Maliq & D’Essentials Bakal Nyaman dan Elegan
Baru Rp 327 M, Pemkot Optimis Realisasi Investasi Capai Target

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 15:39 WIB

Pj Gubernur Lampung Tinjau OJK dan Bank Lampung

Senin, 15 Juli 2024 - 13:35 WIB

Lestarikan Bahasa Lampung, Kober Nilai Butuh Kebijakan dan Peranan Pemda

Senin, 15 Juli 2024 - 12:14 WIB

Bahasa Lampung Terancam Punah, Kober Gelar Festival Seni Bahasa Lampung

Minggu, 14 Juli 2024 - 17:06 WIB

Disdik Lampung Klaim Tidak Ditemukan Kecurangan Saat PPDB

Minggu, 14 Juli 2024 - 12:34 WIB

Grafik Pemuda Jadi Petani Rendah, Lampung Gaungkan Tagline Jadi Petani Itu Keren

Minggu, 14 Juli 2024 - 12:17 WIB

Jokowi Titip Pesan Stabilkan Inflasi di Lampung

Jumat, 12 Juli 2024 - 16:09 WIB

Dapid: Mengapa PLN Lampung Tidak Memfungsikan PLTU?

Jumat, 12 Juli 2024 - 14:50 WIB

Lampung Pemain Penting dalam Perdagangan Rempah Nusantara

Berita Terbaru

Pringsewu

Pringsewu Raih Dua Penghargaan dalam GTTGN XXV Tahun 2024

Senin, 15 Jul 2024 - 21:04 WIB

Pringsewu

Pj Gubernur Lampung Buka MPLS Tingkat SMA dan SMK di Pringsewu

Senin, 15 Jul 2024 - 19:55 WIB

Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) M Firsada, menerima penghargaan Satya Lencana Bhakti Inovasi Desa.

Addvertorial

Pj Bupati Tubaba Raih Penghargaan Satya Lencana Bhakti Inovasi Desa

Senin, 15 Jul 2024 - 19:18 WIB

Sekretaris Kabupaten Pesawaran Wildan, menyampaikan pokok-pokok perubahan APBD Tahun 2024 pada rapat paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 di ruang rapat DPRD Kabupaten Pesawaran, Senin (15/7/2024). (Soheh/NK)

Pesawaran

Bupati Pesawaran Sampaikan Pokok-pokok Perubahan APBD 2024

Senin, 15 Jul 2024 - 17:08 WIB