KPK Soroti Pajak Parkir Bandara Raden Inten II

Redaksi

Rabu, 7 Agustus 2019 - 19:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Provinsi Lampung masih menjadi sorotan menarik bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Usai menginstruksikan pemprov Lampung agar memungut pajak alat berat, kini giliran pajak parkir bandara yang menjadi bidikan.

Anggota Satgas Koordinator Supervisi dan Pecegahan (Korsupgah) Korwil III KPK, Friesmount Wongso mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi pemungutan pajak parkir Bandara Raden Inten II agar segera dibayarkan.

\”Jadi pihak ketiga yaitu PT. HMA yang mengelola parkir bandara ini beranggapan bahwa sesudah bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan maka tidak lagi menjadi objek pajak, padahal jelas surat dari Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa mereka adalah objek pajak,\” ujarnya saat diwawancara usai kegiatan Media Breafing dengan KPK, di Hotel Novotel, Rabu (7/8).

Baca Juga  3 Konstituen Dewan Pers di Lampung Bentuk Sekretariat Bersama

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Friesmount melanjutkan, berdasarkan pertemuan pertama dengan Satgas Korsupgah KPK, PT. HMA yang dimiliki oleh mantan Asisten I Pemprov Lampung berinisial HS ini sudah menyepakati akan membayar pajak parkir sebesar 30 persen, namun belum dibayarkan hingga saat ini.

\”Terakhir kami dapat update info bahwa perusahaan ini mengajukan penawaran untuk pajak parkirnya hanya sebesar 5 persen saja, dan mengancam akan mundur jika tidak berubah. Bagi kami tidak masalah mau mundur atau bagaimana, yang pasti selama dikelola oleh pihak ketiga maka pajak harus dibayarkan,\” tegasnya.

Baca Juga  3 Konstituen Dewan Pers di Lampung Bentuk Sekretariat Bersama

Terkait tindaklanjut yang akan dilakukan Korsupgah KPK, Friesmount mengatakan pihaknya memberikan waktu untuk perusahaan menyelesaikan pembayaran pajak parkir tersebut. \”Jika tidak ada kemauan maka akan kita tindak, baik berupa penyegelan atau hukum lainnya yang sesuai dengan produk hukum yang ada di perpajakan,\” tegasnya.

Friesmount mengakui, selama ini yang menjadi persoalan adalah kelengkapan data, karenanya dalam waktu dekat, Pemerintah Lampung Selatan bekerjasama dengan BPD akan memasang tapping box untuk merekam transaksi yang terjadi di bandara.

Baca Juga  3 Konstituen Dewan Pers di Lampung Bentuk Sekretariat Bersama

\”Dalam waktu dekat konsern kita adalah pemasangan sistem, sehingga data yang kita punya juga komplit,\” tutupnya. (Aby)

Berita Terkait

3 Konstituen Dewan Pers di Lampung Bentuk Sekretariat Bersama
Pompa Air di Perum Bukit Beringin Raya Rusak, Kadis Perkim Minta PT Sinar Waluyo Tanggung Jawab
Kwarda Lampung Sambut Pembentukan Racana UIM
Disdikbud Lampung Kembali Gelar UKG
Yuliana Safitri, Kontraktor Perempuan Lampung yang Kini Menjalani Penahanan, Tetap Teguh Menghadapi Proses Hukum
Fadli Zon Jadikan Lampung Panggung Pernyataan Pentingnya Pelestarian Budaya
Kampanye Anak Indonesia Hebat, Purnama Wulan Sari Mirza Ajak Perkuat Pendidikan Karakter Anak Usia Dini
KPK dan DPRD Lampung Perkuat Sinergi Pencegahan Korupsi

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 20:30 WIB

HUT ke-13 Pesibar, DPRD Lampung Minta Fokus Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pariwisata

Rabu, 22 April 2026 - 16:56 WIB

DPRD Lampung Soroti Kenaikan BBM Non Subsidi, Minta Pengawasan Distribusi Diperketat

Rabu, 22 April 2026 - 09:41 WIB

Bupati Nanda Ajak Warga Taat Bayar Pajak PBB

Selasa, 21 April 2026 - 12:46 WIB

Wagub Jihan Kunker ke Kemenkes, Dorong Layanan Kesehatan Lebih Merata

Selasa, 21 April 2026 - 12:38 WIB

Gubernur Lampung Sambut Kolaborasi Desaku Maju dan Desa BRILiaN BRI, Dorong Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal

Selasa, 21 April 2026 - 11:14 WIB

Limbah Dapur MBG Dikeluhkan Warga, Pemprov Lampung Perketat Pengawasan dan Siapkan Sanksi Tegas

Selasa, 21 April 2026 - 10:53 WIB

Ghofur Usul Raperda untuk Kepastian Hukum Pengrajin Tanah Liat

Senin, 20 April 2026 - 21:57 WIB

MBG Belum Maksimal Gerakkan Ekonomi Desa, DPRD Lampung Dorong Kemitraan SPPG dengan BUMDes

Berita Terbaru