KPK Soroti Pajak Parkir Bandara Raden Inten II

Redaksi

Rabu, 7 Agustus 2019 - 19:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Provinsi Lampung masih menjadi sorotan menarik bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Usai menginstruksikan pemprov Lampung agar memungut pajak alat berat, kini giliran pajak parkir bandara yang menjadi bidikan.

Anggota Satgas Koordinator Supervisi dan Pecegahan (Korsupgah) Korwil III KPK, Friesmount Wongso mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi pemungutan pajak parkir Bandara Raden Inten II agar segera dibayarkan.

\”Jadi pihak ketiga yaitu PT. HMA yang mengelola parkir bandara ini beranggapan bahwa sesudah bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan maka tidak lagi menjadi objek pajak, padahal jelas surat dari Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa mereka adalah objek pajak,\” ujarnya saat diwawancara usai kegiatan Media Breafing dengan KPK, di Hotel Novotel, Rabu (7/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Friesmount melanjutkan, berdasarkan pertemuan pertama dengan Satgas Korsupgah KPK, PT. HMA yang dimiliki oleh mantan Asisten I Pemprov Lampung berinisial HS ini sudah menyepakati akan membayar pajak parkir sebesar 30 persen, namun belum dibayarkan hingga saat ini.

\”Terakhir kami dapat update info bahwa perusahaan ini mengajukan penawaran untuk pajak parkirnya hanya sebesar 5 persen saja, dan mengancam akan mundur jika tidak berubah. Bagi kami tidak masalah mau mundur atau bagaimana, yang pasti selama dikelola oleh pihak ketiga maka pajak harus dibayarkan,\” tegasnya.

Terkait tindaklanjut yang akan dilakukan Korsupgah KPK, Friesmount mengatakan pihaknya memberikan waktu untuk perusahaan menyelesaikan pembayaran pajak parkir tersebut. \”Jika tidak ada kemauan maka akan kita tindak, baik berupa penyegelan atau hukum lainnya yang sesuai dengan produk hukum yang ada di perpajakan,\” tegasnya.

Friesmount mengakui, selama ini yang menjadi persoalan adalah kelengkapan data, karenanya dalam waktu dekat, Pemerintah Lampung Selatan bekerjasama dengan BPD akan memasang tapping box untuk merekam transaksi yang terjadi di bandara.

\”Dalam waktu dekat konsern kita adalah pemasangan sistem, sehingga data yang kita punya juga komplit,\” tutupnya. (Aby)

Berita Terkait

Pompa Air di Perum Bukit Beringin Raya Rusak, Kadis Perkim Minta PT Sinar Waluyo Tanggung Jawab
Kwarda Lampung Sambut Pembentukan Racana UIM
Disdikbud Lampung Kembali Gelar UKG
Yuliana Safitri, Kontraktor Perempuan Lampung yang Kini Menjalani Penahanan, Tetap Teguh Menghadapi Proses Hukum
Fadli Zon Jadikan Lampung Panggung Pernyataan Pentingnya Pelestarian Budaya
Kampanye Anak Indonesia Hebat, Purnama Wulan Sari Mirza Ajak Perkuat Pendidikan Karakter Anak Usia Dini
KPK dan DPRD Lampung Perkuat Sinergi Pencegahan Korupsi
DPP ABRI Gelar Pelatihan Paralegal Nasional 2025

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 08:05 WIB

Rakor Kades, Bupati Pesawaran Tekankan Respons Cepat dan Optimalisasi PBB

Selasa, 14 April 2026 - 18:14 WIB

BPS Pesawaran Canangkan Desa Cantik 2026

Rabu, 8 April 2026 - 20:27 WIB

Bimtek Posyandu di Pesawaran, Perkuat Sinergi Layanan Kesehatan

Minggu, 5 April 2026 - 21:34 WIB

Kejuaraan Pencak Silat Bupati Cup III IPSI Pesawaran Resmi Ditutup

Kamis, 2 April 2026 - 19:31 WIB

Gandeng BPDLH, Pemkab Pesawaran Perkuat Pembiayaan Petani

Rabu, 1 April 2026 - 18:21 WIB

Ground Breaking Jembatan Perintis Garuda Perkuat Akses Desa Sukaraja

Senin, 30 Maret 2026 - 20:06 WIB

Bupati Pesawaran Sampaikan LKPJ 2025

Senin, 30 Maret 2026 - 18:43 WIB

Halal Bihalal Pemkab Pesawaran, Bupati Ajak ASN Tingkatkan Pelayanan

Berita Terbaru

Lampung

Pemprov Lampung Optimalkan Layanan RSUD BNH di HUT ke-62

Kamis, 16 Apr 2026 - 18:46 WIB

Lampung

Lampung Siap Bidik Tuan Rumah PON 2032

Kamis, 16 Apr 2026 - 13:16 WIB